Kota Mataram (Net Lombok) –
Isu pergantian Penjabat (Pj) Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., mencuat di masyarakat. Banyak masyarakat berspekulasi mengenai isu pergantian Pj Gubernur NTB ini. Ada yang mengatakan pelantikan hari Senin, 22 Januari 2024, bahkan Rabu Keramat akan ada Pergantian Datu (Gubernur).
Namun, hingga Rabu, 24 Januari 2024 tidak ada pergantian Pj Gubernur. Bahkan, ada yang bilang, pelantikan hari Kamis, 25 Januari 2024, Lalu Gita Ariadi akan diganti. Namun, dari pantauan di Kantor Gubernur NTB, tidak ada pejabat yang ke Jakarta untuk menghadiri pelantikan sebagaimana isu yang beredar. Malahan Pj Gubernur NTB menyambut kedatangan kunjungan kerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
Anggota DPRD NTB H. Najamuddin Moestafa prihatin dengan isu pergantian Pj Gubernur NTB ini. Bahkan, pihaknya melihat banyak masyarakat dan juga elite yang percaya dengan isu pergantian Pj Gubernur NTB ini.
Hal ini menyebabkan politisi asal Lombok Timur ini meminta agar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian segera mengambil alih terkait isu pergantian Pj. Gubernur NTB ini, sehingga tidak menjadi bola liar dan menjadi informasi menyesatkan di masyarakat.
Begitu juga pada pejabat di daerah tidak ikut menyebarkan isu-isu pergantian Pj Gubernur yang belum jelas. Justru sebagai orang intelek harus duduk bersama menyelesaikan persoalan ini. Dirinya tidak ingin gara isu liar ini membikin kacau balau, sehingga merugikan masyaraat banyak.
Jika ada sesuatu yang tidak sesuai terhadap kinerja Pj Gubernur adalah bagian yang harus dikoreksi sama-sama. Namun, koreksi yang dilakukan dalam bentuk transparan dan keterbukaan serta tidak menyebarkan isu yang membuat masyarakat resah.
Dirinya tidak memiliki kepentingan terhadap Lalu Gita Ariadi yang kini menjabat Pj Gubernur, tapi dirinya peduli ketika isu liar menyebabkan kinerja kepala dinas atau badan terganggu dan berpengaruh juga pada masyarakat.
Baginya, orang yang menyebar isu ini tidak bertanggung jawab, karena telah membuat resah dan menimbulkan spekulasi yang tidak baik di masyarakat. Pada pihak-pihak yang tidak puas dengan kinerja Pj Gubernur disampaikan secara langsung dan tidak membuat isu liar yang meresahkan.
Sementara Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Dalam Negeri (Bakesbangpoldagri) H. Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., menjelaskan jika informasi yang beredar terkait pergantian Pj Gubernur NTB sebagai informasi yang tidak benar.
Dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan beberapa pejabat pemerintah pusat tidak ada pergantian Pj Gubernur NTB. Namun, jika ada pergantian dari pemerintah pusat adalah hal yang biasa. Pihaknya mengharapkan masyarakat tidak terpengaruh dengan isu-isu yang tidak jelas dan membuat masyarakat resah. Pada pihak-pihak yang membuat isu diharapkan tidak menyebar informasi yang menyesatkan, karena sebentar lagi pelaksanaan pemilihan umum dimulai, sehingga suasana aman di daerah sangat diharapkan. (IMB)
