Lombok Utara (Net Lombok) – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI semakin memperkuat komitmen mereka dalam upaya mewujudkan laut sehat bebas sampah. Hal ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) penanganan sampah di kawasan Gili Matra (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air) yang digelar di kantor Bupati KLU pada tanggal 23 Oktober.
Rakor ini diinisiasi oleh Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang Satker Gili Matra bekerja sama dengan KKP RI. Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menekankan betapa pentingnya peran Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air sebagai aset terbesar KLU. Permasalahan sampah di ketiga gili ini adalah isu krusial yang harus disikapi secara serius oleh semua pihak.
“Masalah sampah di Gili Matra, yang salah satunya disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan, adalah hal yang mendesak untuk diselesaikan,” ujarnya. Untuk itu, diharapkan agar kehadiran dan dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat memberikan solusi nyata bagi masalah ini.
Direktur Pesisir dan Pulau-pulau Kecil KKP, Ahmad Aris, menyampaikan bahwa kolaborasi dan koordinasi antara KKP dan pemerintah daerah adalah kunci utama dalam mencapai target laut bebas sampah pada tahun 2029. Gili Matra masih kawasan konservasi yang berada di bawah pengelolaan KKP. Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan.
“Program KKP ini menargetkan sampah yang berasal dari berbagai sumber, termasuk muara sungai, pulau-pulau kecil, pesisir, pelabuhan, dan aktivitas laut,” ujarnya.
Gili Matra direncanakan menjadi percontohan (modeling) bagi pulau-pulau kecil lain di Indonesia, mengingat statusnya sebagai kawasan konservasi sekaligus destinasi pariwisata. Penanganan sampah di Gili Matra akan diawali dengan pemetaan data yang akurat agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran.
Sebagai bentuk dukungan, KKP akan memberikan bantuan alat insinerator yang telah lulus uji kepada Pemda KLU. Bantuan ini diharapkan mampu mengelola sampah dengan baik, mencegah penumpukan yang ekstrem, dan mendorong Gili Matra menjadi kawasan Zero Waste.
“Kami berupaya menyelesaikan tumpukan sampah yang sudah ada, sekaligus mengatasi sampah yang akan datang. Kami berharap Pemda segera menerbitkan regulasi, baik itu Perbub atau perda,” pungkasnya. (RHS)
