Mataram, NETLOMBOK – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada Januari 2026 mencapai 3,86 persen. Kenaikan harga tersebut tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK) yang berada di level 110,56.
Ketua Tim Statistik Harga BPS Provinsi NTB, Ir. Muhammad Ahyar, menjelaskan bahwa inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Bima, sementara inflasi terendah tercatat di Kota Mataram.
“Inflasi y-on-y Provinsi NTB pada Januari 2026 sebesar 3,86 persen. Inflasi tertinggi terjadi di Kota Bima sebesar 4,82 persen dengan IHK 111,05, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kota Mataram sebesar 3,69 persen dengan IHK 110,21,” ujar Muhammad Ahyar, Senin (2/2).
Menurutnya, inflasi tahunan di NTB dipicu oleh kenaikan harga pada sembilan dari sebelas kelompok pengeluaran. Kelompok yang memberikan andil cukup besar terhadap inflasi antara lain perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 13,40 persen.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat inflasi tertinggi kedua dengan kenaikan mencapai 19,83 persen. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga berbagai layanan dan kebutuhan personal masyarakat.
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau juga mengalami inflasi sebesar 1,57 persen, disusul kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,81 persen. Kondisi ini mencerminkan masih adanya tekanan harga pada kebutuhan konsumsi harian masyarakat.
“Kelompok pendidikan tercatat mengalami inflasi sebesar 2,79 persen, sementara kelompok kesehatan naik 1,61 persen,” jelas Ahyar.
Kenaikan harga juga terjadi pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,77 persen, serta kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,69 persen. Adapun kelompok transportasi mengalami inflasi relatif rendah, yakni 0,02 persen.
Meski demikian, BPS mencatat terdapat dua kelompok pengeluaran yang justru mengalami penurunan indeks harga. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami deflasi sebesar 0,42 persen. Sementara kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan turun 0,29 persen.
“Penurunan harga pada dua kelompok ini sedikit menahan laju inflasi, meskipun secara keseluruhan NTB tetap mencatat inflasi,” kata Ahyar.
Sementara itu, dari sisi bulanan, BPS mencatat inflasi month to month (m-to-m) Provinsi NTB pada Januari 2026 sebesar 0,27 persen. Angka yang sama juga tercatat untuk inflasi year to date (y-to-d), yakni 0,27 persen.
Ahyar menambahkan, perkembangan inflasi di awal tahun ini perlu menjadi perhatian bersama, terutama pemerintah daerah, untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi tetap menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi daerah berjalan seimbang dan tidak membebani masyarakat,” pungkasnya.
