Relevan dengan Kemiskinan, Lombok Tengah Targetkan Angka Stunting jadi 14 Persen Tahun 2024
Lombok (netlombok)-
Badan Pusat Statistik (BPS) NTB mencatat Kabupaten Lombok Tengah menjadi nomor urut dua penyumbang angka kemiskinan dari 10 kabupaten/kota se-NTB.
Dengan persentasi 12 persen lebih atau jumlah penduduk miskin sebesar 128 ribu jiwa tahun 2022. Namun jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 131,94 ribu jiwa, angkanya mengalami penurunan di tahun 2022.
“Loteng ini luas dan tentu (wilayah yang luas) maka penduduknya banyak, kita (jumlah penduduknya) nomor dua terbesar setelah Lombok Timur. Dan persentasi itu Loteng masih dibawah rata-rata angka kemiskinan provinsi,” kata Bupati Loteng Lalu Pathul Bahri , (7/3/2023).
Menurutnya, kriteria angka kemiskinan bukan hanya karena orang itu miskin. Melainkan harus terjaminnya kondisi air bersih, pendidikan, konsumsi makan minum bahkan kondisi jalan raya.
“Contoh dia konsumsi ikan, ikan apa yang dimakan apakah ikan teri, ikan bajo, ikan nila, ikan laut. Ini masuk sebagai salah satu indikator yang harus diisi masyarakat ketika didatangi petugas Sensus dari BPS,” terangnya.
Dengan jumlah penduduk Loteng sebesar 1.060.000 jiwa, kata Bupati, serta angka kemiskinan dibawah rata-rata provinsi, pihaknya terus menerus melakukan ikhtiar untuk menurunkan angka kemiskinan dengan berjuang bersama-sama.
“Target kita sekarang bagaimana menurunkan angka stunting dari 22 persen menjadi 19 persen dan ditahun 2024 harus menjadi 14 persen. Ini juga termasuk turunkan angka kemiskinan, kita targetkan tahun ini turunlah satu atau dua digit,” beber Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.
Menyinggung alokasi anggaran pengentasan kemiskinan, diakui Bupati juga cukup besar digelontarkan. Alokasi anggaran ini tersebar di berbagai sektor infrastruktur.
Misal, kondisi penerangan jalan umum, listrik tidak boleh mati. Begitu pun dengan perbaikan jalan raya, kata dia, itu membantu kelancaran mobilisasi perdagangan atau perniagaan, pertanian.
“Implikasinya apa kalau listrik mati, pelajar atau orang-orang ini tidak bisa belajar, tidak belajar maka menjadi bodoh. Listrik mati, orang-orang tidak bisa berdagang,” kata Bupati.
Terpisah, Kepala BPS Loteng, Sawaludin Siregar menambahkan, bulan Maret ini pihaknya sedang melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).
Survei yang menghasilkan berbagai macam indikator di bidang Sosial dan Ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, pengeluaran rumah tangga, dan sebagainya.
“Kami harap ketika petugas turun, masyarakat berikan keterangan data yang sesuai dan apa adanya, tidak dibuat-buat. Janganlah memiskinkan diri,” katanya di sela-sela kunjungan ke kantor Bupati Loteng.
Pria asal Medan ini membenarkan, dalam kusioner SUSENAS turut mendata soal makan minum yang dikonsumsi masyarakat. Ini dilakukan untuk menghitung kalori yang didapat per harinya.
Pada kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), lanjut dia, turut mempengaruhi angka kemiskinan. Indikator IPM Loteng pun bisa dilihat dari sisi kesehatan dan pendidikan yang masih rendah.
“Masih banyak anak-anak putus sekolah ya apalagi saat pandemi lalu karena belajar secara online,” tukasnya. (NHM)
