Mataram (NetLombok)- Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menepis kekhawatiran publik terkait keamanan dana haji. Hingga Mei 2026, lembaga ini mencatat total dana kelolaan telah menembus angka Rp180 triliun. Seluruh dana tersebut dipastikan tersimpan aman dalam instrumen investasi syariah dengan profil risiko yang sangat terukur.
Anggota Badan Pelaksana BPKH, Arief Mufraini, menekankan bahwa prioritas utama lembaga adalah menjaga rasio likuiditas. “Kami memegang mandat untuk menjaga aset likuid minimal dua kali lipat dari total kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji. Artinya, dana untuk keberangkatan jemaah selalu siap sedia kapan pun dibutuhkan,” tegas Arief dalam agenda BPKH Connect yang berlangsung di Mataram, Selasa (5/5).
Dijelaskan bahwa setoran pokok jemaah tetap terjaga utuh. Adapun hasil pengembangan investasi atau Nilai Manfaat digunakan untuk membiayai tiga pos krusial. Diantaranya subsidi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) dengan menjaga agar biaya yang dibayar jemaah tetap terjangkau di tengah kenaikan inflasi dan biaya layanan di Arab Saudi. Kemudian rekening virtual yakni memberikan imbal hasil bagi jemaah yang masih dalam daftar tunggu (waiting list). Serta living cost dimana penyediaan uang saku bagi jemaah selama berada di tanah suci.
Sejalan dengan transformasi digital, BPKH kini mengedepankan akuntabilitas lewat BPKH Apps. Aplikasi ini memungkinkan jemaah memantau saldo nilai manfaat dan posisi antrean secara real-time.
“Kami ingin mengikis skeptisisme publik melalui transparansi. Jemaah kini memiliki akses penuh untuk mengecek hak keuangan mereka secara mandiri dan langsung melalui ponsel,” ungkapnya.
Melalui forum edukasi di Mataram ini, BPKH berharap media massa dapat menjadi jembatan informasi yang akurat bagi masyarakat. Dengan fokus pada investasi di sektor sukuk dan perbankan syariah, BPKH optimistis dapat mewujudkan ekosistem perhajian Indonesia yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.
“BPKH optimistis dapat terus memberikan kontribusi positif bagi ekosistem perhajian Indonesia yang lebih profesional dan berkelanjutan,” tutupnya.
