Lombok (netlombok)-
Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) akan dilantik. Rencananya tanggal 3 Juni 2023. Ketua Umum DPP HNSI, Mayjen TNI Mar (Purn) Dr. H Yusuf Soliehien M, MBA, Ph. D dijadwalkan hadir. Bersama Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.
Pelantikan akan dilakukan di Loang Baloq, Kota Mataram. Dalam rangka persiapan pelantikan ini, konsolidasi terus dilakukan oleh pengurus, dengan seluruh stakeholders. Khususnya yang ada di NTB.
Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi NTB, sekaligus Ketua HNSI NTB terpilih, Muslim, ST.,M.Si di Mataram, Selasa (23/5/2023) kemarin mengatakan, persiapan pelantikan terus dimatangkan. Sekitar 800 sampai 900 orang akan hadir.
Selain pelantikan, ada beberapa kegiatan lain yang disiapkan. Diantaranya, kegiatan bazaar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ada 25 lapak di lokasi pelantikan. Selain itu, dari unsur BMN, BUMD, dan unsur lainnya juga diaharpkan ikut berpartisipasi dan meramaikan kegiatan ini.
“Selain itu ada kegiatan donor darah juga. Kita berharap ada kegiatan ekonomi UMKM yang bergerak saat pelantikan,” ujarnya.
Kendati demikian, menurutnya, yang paling penting adalah bukan soal seremoni pelantikannya. Melainkan program-program strategis yang akan diperjuangkan oleh HNSI NTB.
Beberapa persoalan yang menjadi catatan HNSI NTB adalah, ditengah dinamika transisi Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, menurutnya banyak regulasi yang membutuhkan ekstra sosialisasi.
“Jangan sampai masyarakat susah mencari makan di daerahnya sendiri. Kita akan cari solusi-solusi supaya masyarakat pesisir atau nelayan tetap eksis. Yang paling menjadi perhatian adalah, bagaimana agar kapal-kapal tangkap ikan tidak sulit perizinannya,” ujarnya.
Selain itu, ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang masih terbatas bagi nelayan harus dibuka aksesnya. HNSI akan memperkuat koordinasi antara daerah dengan pemerintah pusat, khususnya KKP.
Lalu saat ini yang tak kalah penting adalan memperjuangkan nasib para petani garam. Tingginya harga garam disatu sisi adalah akibat dari tidak optimalnya produksi. Dikarenakan ketergantungan produksi masih sangat tinggi pada perubahan iklim.
Persoalan garam ini menjadi menarik karena dihilirnya harga tinggi. Namun persoalan hulu tidak bisa diabaikan. Dimana produksi garam masih dilakukan secara tradisional (konvensional).
“Ketergantungan produksi garam kita sangat dipengaruhi cuaca. Nah harus ada solusi, bagaimana agar produksi garam kita bisa terus dilakukan tanpa mengenal musim. Kualitasnya juga bagus. Disini tidak bisa hanya Dinas Kelautan Perikanan saja. dibutuhkan peran dari keberadaan Badan Riset yang ada di daerah untuk membantu mengurai persoalan ini. karena kita adalah daerah potensial produksi garam,” katanya.
Banyak hal yang akan diperjuangkan oleh HNSI NTB. Harapannya, seluruh stakeholders juga turut mendukung bersama-sama perjuangan kedepan.(DLN)
