Mataram (netlombok) –
Program pengentasan angka kemiskinan di NTB masih harus lebih dibenahi agar program tersebut terarah. Terlebih setelah usai masa kepemimpinan Zul-Rohmi, dan digantikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur H. Lalu Gita Ariadi untuk bisa melanjutkan dan membenahi program yang sudah ada.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB angka kemiskinan NTB pada Maret 2023 sebesar 18,85 persen atau mengalami kenaikan 0,003 persen. Bertambah 6,54 ribu penduduk miskin di NTB. Ada beberapa program yangs udah dilaksanakan oleh pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sebelumnya. Seperti seperti beasiswa, stunting, dan program menurunkan angka kemiskinan.
“Ya harusnya tetap dilanjutkan, itu kan program nasional. Tinggal sekarang (Pj Gubernur,red) membenahi program-program itu supaya terarah. Salah satu contoh, program penanggulangan kemiskinan,” ujar Kepala BPS NTB Wahyudin usai peringatan Hari Statistik Nasional 2023, Selasa (26/9/2023).
Program penanggulangan kemiskinan ini, sebelumnya dari BPS NTB pernah disampaikan kepada Wagub NTB, Dr. Hj. Rohmi saat menjabat. Bahwa masih ada program-program yang tidak tepat sasaran. Seperti perlindungan sosial bertahap, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dimana penerimanya bukan orang yang seharusnya menerima bantuan tersebut.
“Orang-orang yang kaya masih banyak yang dapat, PNS aja dapat, orang yang sudah punya mobil dapat program-program semacam itu. Ya, harusnya diserahkan ke orang yang benar-benar membutuhkan,” terangnya.
Dikatakan, salah sasarannya program penanggulangan kemiskinan di NTB dari data BPS NTB pun sudah dicek oleh pemprov. Apakah memang benar atau hanya data-data saja jika penerima bantuannya tidak tepat sasaran. Karena ada ketidakpercayaan dari pemerintah, bahwa program yang ada tidak tetap sasaran.
“Kami punya data, kami keluarkan by name by address. Biar mereka yang mengecek sendiri, kami hanya memberikan nama, alamat, serta anggota keluarganya. Kalau NIK ngga bisa kita. Setelah di cek benar ada orang-orang itu ada. kelanjutan silahkan mereka yang mengevaluasi sendiri,” jelasnya .
Disisi lain, jika program penanggulan kemiskinan ini tidak efektif ditangani selama 1 tahun sebelum pemilihan Gubernur dan Wagub baru, maka angka kemiskinan bisa saja naik dan bisa saja turun. Karena itu, penjabat gubernur juga diharapkan dapat melanjutkan program-program baik dalam pengentasan kemiskinan di NTB.(DLN)
