Johan Ingatkan Pemerintah Tak Jadikan Ancaman Cuaca Ekstrem sebagai Alasan Impor Beras
Lombok (netlombok)-
Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan menanggapi soal polemik prediksi produksi beras yang dinilai terus menurun akibat cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir dan gagal panen di sejumlah areal produksi padi. Namun di sisi lain pemerintah selalu mengklaim bahwa produksi beras dalam kondisi aman dan cukup.
Hal ini disampaikan Johan Rosihan untuk merespons rencana impor beras sebanyak 2 juta ton pada tahun ini. Ia meminta pemerintah tidak menjadikan ancaman cuaca ekstrem sebagai pembenaran untuk melakukan impor beras.
Sebab memang benar cuaca berpotensi mengganggu produksi, namun pemerintah harusnya menggerakkan petani untuk bekerja keras memproduksi gabah dengan cara memberikan perlindungan dan kebijakan yang berpihak pada petani.
“Jadi bukan dengan kebijakan impor yang malah membuat petani semakin sengsara dan kesulitan meningkatkan produksinya” ujar Johan Rosihan kepada wartawan kemarin.
Politisi PKS ini meminta pemerintah selalu waspada terhadap ancaman gagal produksi pangan akibat faktor iklim. Sebab menurutnya mulai akhir Maret hingga pertengahan Agustus 2023 nanti, iklim akan mengarah ke normal, namun akan memasuki El Nino atau iklim kemarau berkepanjangan. Dimana banyak ahli memprediksi produksi padi turun dengan kisaran 5 persen.
”Kewaspadaan pangan yang dibuat pemerintah tidak boleh dengan cara impor beras dan impor pangan lainnya, sebab impor ini harus dibatalkan demi membuat petani kita lebih bergairah dan bersemangat di tengah ancaman cuaca yang tidak menentu” ucap Johan sapaan akrab mantan Anggota DPRD Provinsi NTB ini.
Menurutnya pemerintah harus menghitung dengan cermat rasio produksi terhadap konsumsi beras dengan data yang akurat sehingga tidak gegabah memutuskan impor beras.
“Saya menilai pemerintah harus sadar bahwa kebijakan penurunan anggaran Kementerian Pertanian secara tajam dan juga subsidi pupuk yang juga turun serta harga pupuk nonsubsidi yang melonjak 2-3 kali lipat telah berdampak signifikan menyebabkan produksi pertanian tidak naik padahal iklim saat ini sebenarnya sangat mendukung” ungkap Johan.
Ia dengan tegas menolak kebijakan impor beras terutama saat panen raya dan terus menyayangkan terjadinya peningkatan impor komoditas pangan lainnya mulai dari jagung hingga kedelai. Sikap pemerintah yang tetap melakukan impor beras dinilai telah berdampak buruk bagi petani.
“Dan faktanya berdampak meningkatnya kemiskinan di pedesaan, peralihan penguasaan lahan dari masyarakat desa ke pemodal dan hancurnya kedaulatan pangan nasional. Jadi kita lihat tidak ada gunanya anggaran untuk mengatasi kemiskinan begitu besar namun dirusak oleh kebijakan impor yang malah membuat angka kemiskinan semakin meningkat,” sesalnya.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini mengingatkan pemerintah bahwa tahun ini pangan pokok di dalam negeri mengalami ancaman serius karena terjadinya musim tanam dan panen pertama, justeru terancam oleh curah hujan yang tinggi, banjir dan hama di sebagian wilayah sentra produksi pangan.
“Sebagai catatan bahwa produksi padi kita hanya meningkat sedikit pada 2020 lalu sebesar 0,09 persen, kemudian menurun 0,42 persen (2021) dan sedikit meningkat 0,61 persen pada tahun 2022 lalu. Maka keseriusan pemerintah menjadi kunci bagi upaya peningkatan produksi padi ke depan di tengah ancaman cuaca ekstrim dan diperlukan kepekaan pemerintah terhadap nasib jutaan petani dengan cara membatalkan rencana impor beras” tutupnya. (YFA)
