Mataram (netlombok)-
Wacana pemerintah Kabupaten Lombok Utara mengganti transportasi angkutan cidomo atau dokar ke sepeda listrik di gili Trawangan, Meno dan Air (Tramena) dirasa belum dapat diterapkan dalam waktu dekat. Karena belum terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung.
Ketua Asosiasi General Manager Hotel NTB yang juga Gili Hotel Association Lalu Kusnawan menerangkan wacana pemkab Lombok Utara mengganti cidomo menjadi kendaraan listrik, dari sisi pengusaha yang di Gili sisi praktis dan efisien tentu kendaraan listrik daripada cidomo. Namuun menjadi pernyataan, apakah sekarang semua jalan di Gili sudah mampu dilewati kendaraan listrik.
“Saya yakin belum bisa diterapkan dalam waktu dekat (kendaraan listrik,red). Intinya sarana dan prasarananya harus diperbaiki. Kayak lampu jalan dan lainnya,” kata Lalu Kusnawan, Senin (31/7/2023).
Penggantian cidomo ke sepeda listrik jika dilihat secara fakta memang memang banyak tamu komplain, karena dianggap mahalnya transportasi itu. Namun, jika dibandingkan dengan biaya perawatan kuda masih masuk akal karena harga semua mahal.
Faktor kedua adalah yang menjadi mahalnya tarif cidomo ini ada oknum yang bermain, sehingga tidak sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.
“Kalau di cek, tarifnya itu sudah jelas. Ini ada oknum (bermain,red). Padahal aturan itu sudah jelas, misalnya dari pelabuhan ke hotel A. Dua orang termasuk bagasi masing masing, itu biayanya Rp100 ribu. Kalau dia ekstra bagasi maksimal penambahannya adalah Rp25 ribu,” bebernya.
Lebih lanjut, tetapi dalam kenyataannya ada oknum yang menaikkan harga ini sampai Rp150 ribu. Untuk mengatasi kondisi ini pilihannya adalah dibuatkan aplikasi agar membantu wisatawan memasan angkutan cidomo dengan harga yang sesuai. “Kenapa sampai adanya harga yang tinggi? Ini bisa juga pemicunya bukan hanya dari oknum, tapi sarana jalan yang ada belum memadai. Kasian cidomonya,” jelasnya.
Menurutnya, jika cidomo ini di ganti dengan kendaraan listrik tanpa menghilangkan kusir, maka kusirnya harus diberdayakan. Kemudian pemilik cidomo yang sudah berinvestasi di kudanya juga harus dipikirkan bagaimana kondisi mereka. Sehingga ini harus menjadi pertimbangan.
“Tapi apapun keputusan pemda, apapun itu harus dilihat dulu posisi sarana pendukung lainnya. Jadi kalau menurut saya jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang harus di bagi,” terangnya.
Jangka pendek dalam hal ini bagaimana menertibkan cidomo dengan aplikasi, kedua untuk jangka menengahnya memperbaiki sarana dan prasarana lebih dulu, sehingga nyaman juga dilewati cidomo. “Tapi ada catatan jangan sampai terjadi konflik, bagaimana dengan masyarakat yang sudah punya cidomo, sudah berinvestasi kuda,” ujarnya.
Selain itu, ia juga setuju jika cidomo ini tidak dihilangkan karena itu sebagai icon. Tetapi jangan sampai dihilangkan dan tetap ada tapi tarif jelas, nominal jelas hanya untuk keliling pulau saja. Dimana dapat menyediakan trip untuk wisatawan mengelilingi pulau menggunakan cidomo.
“Ya kan ini harus betul betul di tata. Terus pengelolaannya harus pemda langsung, melalui Bumdes mungkin. Sehingga kita bisa lebih transparan dalam hal pengelolaannya,” imbuhnya. (DLN)
