Mataram (netlombok)-
Pemerintah berencana akan melakukan pembatasan ibadah haji bagi masyarakat yang sudah menunaikan haji. Kebijakan ini rencananya akan diterapkan untuk memangkas daftar tunggu yang panjang bagi calon jemaah haji yang belum melalukan ibadah haji.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menyatakan setuju terhadap kebijakan tersebut.
“kalau saya sih setuju-setuju saja, secara pribadi juga sangat setuju biar yang belum berhaji dapat jatah lebih cepat. Kecuali untuk pendamping haji lho ya,” tambah Ummi Rohmi.
Tingginya daftar tunggu haji di NTB kata Rohmi juga tidak terlepas dari kesadaran masyarakat di NTB yang menjadikan berhaji sebagai perioritas tertinggi dalam kehidupannya, terutama bagi yang mampu. Selain itu, menggambarkan kondisi perekonomian masyarakat yang semakin membaik seiring bertambahnya masa daftar tunggu.
Semangat dan antusiasme masyarakat tersebut juga harus didukung kebijakan pemerintah yang memadai dan tidak sampai merugikan calon jamaah. Apalagi belakangan ini diketahui, tidak sedikit dari calon jamaah haji yang harus menarik Ongkos Naik Haji (ONH) nya karena masa tunggu terlalu lama dan tidak meemungkinkan mereka untuk berangkat ke tanah suci.
“kalau nggak mampu kan nggak mungkin nyetor, intrestnya kesitu kan pengalokasian uangnya kan mereka letakkan diperioritaskan tertinggi. Itulah yang beda dengan masyarakat kita disini, nah jangan sampai kuota kita dikurangi bila perlu ditambah ya,” harap Wagub.
Diketahui, Provinsi NTB menjadi salah satu daerah dengan daftar tunggu paling lama di Indonesia. Berdasarkan data Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, calon jamaah haji yang mendaftar haji pada tahun 2023 ini, harus menunggu paling cepat 32 tahun untuk diberangkatkan ke tanah suci.
Melihat fakta itu, Wagub juga meminta agar pembagian kuota haji dari pemerintah pusat disesuaikan berdasarkan lamanya daftar tunggu dan tidak lagi berdasarkan jumlah penduduk. Artinya, jika daftar tunggu di NTB lama maka menjadi perioritas untuk mendapat kuota lebih banyak.
“Tapi ya memang disatu sisi kan kasian juga kita melihat daftar tunggu ini. Kalau di Arab Saudi kan kuota kita sudah jelas, nah yang didalam negeri ini kita harus mendapat proporsi lebih untuk kuota ini,” tegas Wagub diruang kerjanya, Senin (28/8/2023).(DLN)
