BI NTB Dorong Peningkatan Produksi Cabai di Lotim dengan Teknologi dan Rekayasa Tanam
Lombok Timur (netlombok)-
Ketidakstabilan harga pangan terjadi hampir di setiap tahunnya. Harga-harga komoditi seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan beras menjadi komoditi langganan yang mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi.
Bank Indonesia berdasarkan tujuan tunggalnya selalu berupaya dalam menjaga stabilitas inflasi. Salah satu upaya untuk mencapai stabilitas tersebut adalah dengan mendorong produktivitas pangan.
Kamis (12/1/2024), digelar panen raya secara langsung Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, Panen Raya Cabai turut dihadiri oleh Anggota TPID NTB, Pj. Gubernur NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Asisten II Provinsi NTB, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Sekda Lombok Timur, Kepala OPD terkait, dan Klaster Tani Binaan BI NTB.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap dalam kesempattan ini menyampaikan, kondisi cuaca ekstrem yang terjadi beberapa hari ini memberikan dampak terhadap jumlah produksi pangan di NTB.
“Cuaca ekstrem memang tidak bisa diubah, yang bisa hanyalah bagaimana mencari solusi lain dari teknik produksinya. Sejak dua tahun lalu, BI NTB melakukan pembinaan bersama dengan pak Subhan selaku Pembina Kelompok Tani Orong Balak untuk mendorong produktivitas cabai melalui penggunaan pupuk organik dengan pemberian bantuan sosial berupa Rumah Kompos, berbagai pelatihan, dan penggunaan digital farming. Kami berharap melalui penggunaan pupuk organik ini, dapat memberikan kualitas lebih baik dari sisi ketahanan, mengembalikan hara tanah, dan produksi yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani,” ujar Berry.
Pertanian organik mampu membuat tanaman cabai lebih kuat terhadap perubahan cuaca dimana biasanya tanaman cabai tidak kuat dengan volume air yang tinggi saat musim hujan. Dengan pemakaian pupuk organik seperti sabut kelapa, kedebong pisang, serta kotoran hewan dapat membuat cabai bertahan dan berproduksi dengan baik walau terkena curah hujan yang tinggi.
Adapun penggunaan Digital farming adalah untuk mengukur kecocokan iklim sekitar, curah hujan, hara tanah, dan PH tanah. Penggunaan digital farming membuat petani mampu memproduksi cabai di luar dari musimnya, sehingga dapat menjaga harga cabai lebih stabil, memproduksi secara optimal tanpa menambah biaya pupuk, produktivitas meningkat, dan biaya produksi menurun, yang tentunya akan memberikan kesejahteraan pada petani cabai.
Diketahui manfaat penggunaan pupuk organik lainnya adalah dapat memproduksi 4,8 ton-8 ton per hektar dan menambah umur pohon cabai mencapai 8 bulan hingga 1 tahun dengan produksi yang optimal.
“Dari tahun 2023 di masa 200 hektar, Klaster cabai binaan BI NTB menjadi penyuplai paling besar di tingkat nasional pada masa off season, apalagi tahun ini meningkat menjadi 600 hektar akan menjadi lebih besar. Kami berharap dapat mencari klaster lainnya, tidak hanya di Lombok Timur tapi juga di Sumbawa, sehingga dapat memenuhi kebutuhan cabai nasional lebih besar,” sambung Berry Arifsyah Harahap.
Pada kesempatan yang sama, H. Subhan yang telah dipercaya membawa program dari Kementerian Pertanian, mendapatkan alokasi APBN tahun 2022 untuk 80 Hektar, lalu di 2023 sebesar 200 Hektar dan di tahun 2024 sebesar 600 hektar.
“Tentunya program ini bertujuan untuk menstabilkan harga pangan baik di nasional maupun di NTB. Terima kasih juga kepada BI NTB yang sudah banyak membantu kami,” ujarnya.
Selaras dengan hal itu, PJ Gubernur Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi menekankan bahwa dengan menggunakan keunggulan bahan organik, daerah ini bisa menjadi daerah terdepan untuk memproduksi komoditas cabai bersama dengan desa sentra binaan BI NTB.
Pada akhirnya seluruh pihak berharap dengan adanya pendampingan yang melibatkan pemangku kepentingan, komoditas cabai di Provinsi NTB dapat terus tumbuh agar kegiatan usaha petani semakin kuat dan berkembang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokkan dalam rangka pengendalian Inflasi.(DLN)
