Lombok (netlombok)-
Indonesia akan segera memasuki fase baru dalam tahapan pembangunan jangka panjang nasional. Kementerian PPN/Bappenas tengah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia 2045.
Dalam rangka melakukan penajaman pada dokumen RPJPN 2025-2045, Kementerian PPN/Bappenas menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045 di Hotel Aston Inn, Mataram pada bulan Juni 2023 untuk menjaring aspirasi serta mendengar masukan dari tokoh masyarakat dan agama yang ada di kawasan timur Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas telah menjadikan Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju sebagai salah satu dari 17 arah prioritas pembangunan. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju didesain menjadi pilar penopang ketahanan sosial budaya dan ekologi Indonesia.
Dalam paparan singkatnya, Plt. Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan, Didik Darmanto, S.Sos, MPA, menyebutkan terdapat dua sasaran pokok dalam pembangunan agama dan kebudayaan pada 2045, yaitu mempertahankan Indeks Kerukunan Umat Beragama yang saat ini secara garis besar berada pada tingkatan ‘Rukun Tinggi’, dan akan ditingkatkan menjadi ‘Rukun Sangat Tinggi’.
Sasaran berikutnya adalah peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan dari 51,90 di tahun 2021 menjadi 68,15 di tahun 2045. Untuk mencapai sasaran pokok tersebut, lanjut Didik Darmanto, penguatan jaminan kebebasan beragama, berkeyakinan, dan berkebudayaan menjadi prioritas yang dilakukan.
Sasaran tersebut dapat dicapai salah satunya dengan pendekatan terpadu pada pengelolaan warisan kebudayaan serta pengembangan kearifan lokal untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan.
“Selama ini, pengelolaan kebudayaan yang belum maksimal menjadi salah satu alasan masih rendahnya Indeks Pembangunan Kebudayaan. Padahal bangsa kita sangat kaya akan hal tersebut, termasuk di wilayah Nusa Tenggara ini”, ujar Didik.
Forum konsultasi publik ini juga menghadirkan narasumber yang menjadi penanggap utama terkait rancangan awal RPJPN 2025-2045. Dr. Els Rieke Tieneke Katmo, akademisi dan pemerhati budaya dari Universitas Papua menekankan pentingnya karakter bangsa dan manusia Indonesia dibentuk oleh nilai dan bukan oleh simbol-simbol.
“Nilai-nilai itu berasal dari pandangan hidup dan ideologi bangsa, agama serta budaya yang telah lama menjadi bagian dari kehidupan kita,” tutur Els Rieke.
Sementara itu Romo Dr. Philipus Tule SVD, Rektor Unika Widya Mandira Kupang, memberikan 10 rekomendasi terkait arah pembangunan agama dan budaya. Dalam paparannya. Romo Philips menekankan perlunya penyelarasan relasi agama dan kebudayaan. “Sebab bangsa Indonesia adalah bangsa yang beriman dan berbudaya”, tegasnya.
Dia juga mengingatkan agar bangsa Indonesia memperkuat kesadaran dan kewaspadaan terhadap fenomena radikalisme agama dan etnosentrisme budaya yang akan menghambat pembangunan serta mengancam eksistensi NKRI.
Narasumber lain, Prof. Dr. H. Nuriadi Sayip, S.S., M.Hum dari Universitas Mataram juga memberikan sejumlah rekomendasi dalam forum ini. Dia berharap agar kebudayaan dilihat sebagai sebuah pendekatan, bukan sebatas menjadi ‘sektor’ dalam rencana pembangunan. Seharusnya ada pendekatan kebudayaan di dalam pembangunan di semua sektor. Ini yang menurutnya membuat pembangunan dapat dilakukan sesuai konteks keberagaman Indonesia.
Selain ketiga narasumber, kesempatan untuk menyampaikan gagasan juga diberikan kepada para peserta yang berasal dari unsur tokoh agama, budayawan, akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi kemasyarakatan di kawasan timur Indonesia.
Kota Mataram merupakan satu dari tiga lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan untuk Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJPN 2025-2045. Forum serupa juga dilaksanakan di Bandung dan Balikpapan.(DLN)
