Mataram (netlombok) –
Hingga September 2023, sisa anggaran yang belum dibelanjakan (Silpa) oleh pemerintah daerah di kabupaten/kota dan Provinsi NTB mencapai 2,3 triliun. Angka dianggap cukup besar, padahal, jika progresif dibelanjakan, akan sangat membantu persoalan pembangunan di daerah.
Pengamat Ekonomi, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Dr. Ihsan Rois mengatakan, tingginya silpa ini menurutnya sangat menarik dan harus diperhatikan. Ini menunjukkan masih banyaknya sektor-sektor yang tidak terserap anggarannya dengan baik.
Sementara jika diakitan dengan pertumbuhan ekonomi dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi NTB yang tidak baik-baik saja, ditambah lagi masih adanya hutang pemerintah daerah, menurut Dr. Ihsan Rois, dalam system ekonomi menandakan ada masalah.
“Ini berarti perencanaan yang tidak bagus. Apakah ini efisiensi, atau takut dibelanjakan. Padahal, kalau dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif dan efisien, no problem,” ujarnya.
Jika silpa sebesar ini adalah upaya efisiensi, menurut Dr. Ihsan Rois, hal ini tidak efektif. Karena sejumlah persoalan harus menjadi perhatian di NTB. Seperti disampaikannya, ekonomi yang tumbuh melambat, IPM yang masih rendah, stunting, kemiskinan.
Teori pertumbuhan ekonomi itu, lanjutnya, konsumsi, investasi, dan belanja-belanja pemerintah.
“Dalam hal ini, konsumsi itu perlu ditingkatkan dengan meningkatkan belanja-nbelanja pemerintah, supaya ekonomi tumbuh. Jangan sebaliknya,” imbuhnya.
Jangan sampai, anggaran yang sudah ada takut dibelanjakan. Tidak masalah tidak belanja, sepanjang ekomomi baik-baik saja. Namun akan menjadi masalah, belanja kurang, ekonomi masyarakat tidak baik-baik saja.
Karena itu, menurut Dr. Ihsan Rois, belanja – belanja pemerintah harus digeber. Apalagi waktu untuk belanja semakin mepet. Dan ini harus menjadi perhatian bersama menurutnya.
Diketahui, total akumulasi silpa bulan September 2023 untuk 10 kabupaten/kota dan Pemprov NTB tercatat Rp2,3 triliun atau lebih tepatnya 2.390,04 triliun. Khusus Silpa Pemprov NTB hingga akhir September kemarin sebesar Rp 361,79 miliar.
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi NTB Maryono mengatakan, angka Silpa ini terbilang masih cukup tinggi. Sehingga dapat diidentifikasi bahwa kualitas belanja Pemda di NTB kurang maksimal.
“Silpa yang cukup besar ini karena kecepatan antara transfer pusat dan belanja daerah ini yang tidak seimbang,” kata Maryono, Senin, 30 Oktober 2023.
Ia mengatakan, Silpa yang terlihat besar sekarang ini lantaran belum maksimalnya belanja Pemda.
Silpa tertinggi pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat yaitu sebesar Rp639,49,57 miliar karena ada penambahan dana royalti dari pusat yang diterima di Bulan April 2023. Sementara Silpa terkecil pada APBD Lombok Timur sebesar Rp58,22 miliar.(DLN)
