Mataram (netlombok) –
Masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal beberapa hari lagi akan diselenggarakan tepatnya 14 Februari 2024. Pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Secara bersamaan dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden Indonesia untuk periode 2024-2029.
Namun pada masa kampanye biasanya memasuki masa rawan konflik di beberapa daerah yang memang bisa memicu hal itu. Dalam hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB akan terus mengawasi daerah-daerah yang memang zona merah (rawan konflik,red). Sekarang di beberapa titik rawan konflik tetap menjadi atensi pihaknya
“Bagaimana jajaran kami dibawah, TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan nanti sampai terbentuk KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) bisa mengawasi. Karen belum terbentuk KPPS, TPS dan PPK kita minta koordinasi khususnya di daerah daerah yang memang zona merah,” ungkap Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman, Kamis (16/11/2023).
Diakuinya, untuk anestesi KPU NTB terhadap hal-hal seperti itu sudah dilakukan. Seperti rawan konflik, kedua rawan pelanggaran, ketiga berkaitan dengan yang partisipasinya rendah dan keempat rawan bencana. Karena memang hal itu akan terjadi pada masa kampanye jelang pemilu.
“Empat aspek ini kita atensi, karena juga akan memberikan pengaruh terhadap proses berjalannya pemilu kita,” katanya.
Sedangkan untuk daerah dengan partisipasi rendah dalam pemilu terbilang tidak banyak. Bahkan hampir seluruh daerah terbilang tinggi untuk partisipasinya dalam pemilu tahun depan. Namun yang rendah hanya ada beberapa saja dan sudah klasifikasikan mana yang masuk.
“Misalnnya di Lombok Tengah itu yang menurut kita rendah itu misalnya ada di desa Barabali. Di Sumbawa Barat itu yang rendah daerah Mantun atau kawasan kecamatan Teluk, itu rendah sekali partisipasinya, dan kita pun ada beberapa program kita laksanakan untuk tingkatkan partisipasi,” terangnya. (MYG)
