Mataram (netlombok)-
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengawal penyaluran Bantuan Pangan (Bapang) dari pemerintah pusat yang akan mulai disalurkan pada pertengahan bulan ini. Pemerintah daerah juga berkewajiban memastikan bantuan pangan ini tepat sasaran.
Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sirajul Muttaqin saat dihubungi RRI rabu (10/1/2024) mengatakan, data keluarga penerima manfaat (KPM) berasal data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) Kemenko PMK. Kuota penerima bantuan tahun 2024 di NTB sebanyak 502.476 KPM.
”karena ini berlanjut ya dari 2023 dan ada instruksi presiden melalui bapanas, jadi ini harus kita kawal memastikan penerima manfaat benar-benar menerima bantuan itu,” kata Sirajul.
Hajatan utama dari bapang yang disalurkan adalah mampu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat keluarga penerima manfaat yang sebagian besar tergolong masyarakat dengan predikat miskin ekstrem. Apalagi ditengah kondisi harga komoditas beras yang mengalami lonjakan harga dalam beberapa bulan terakhir ini.
Menurut Sirajul, program bantuan pangan tersebut berbeda dengan bantuan sosial yang dilaksanakan kementerian sosial seperti bantuan pangan non tunai (saat ini namyan bantuan sembako) dan juga Program Keluarga Harapan (PKH). Namun, bukan tidak mungkin, mereka yang sudah menerima PKH maupun BPNT juga berpeluang mendapatkan Bapang, karena kondisi ekonominya memperihatinkan.
”jadi bisa saja yang sudah dapat PKH dapat lagi program ini karena memang kondisi mereka, mereka tercatat di data P3KE itu,” ujarnya.
Dinas Sosial juga mencatat masih menemukan masalah dalam penyaluran Bapang tahun sebelumnya. Seperti laporan para kepala desa yang sebagian warganya tidak mendapatkan bantuan tersebut padahal kondisi ekonominya memperihatinkan.
”tahun lalu kami masih menemukan ada masalah terutama soal kuota, tapi kan kuota ini ditentukan pusat berdasarkan data yang dimiliki. Semoga tahun ini tidak banyak masalah yang muncul,” katanya,
Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah akan kembali menyalurkan Bantuan Pangan (Bapang) dalam bentuk beras kepada 502.476 Kepala Keluarga (KK) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada tahun 2024. Bantuan tersebut akan diberikan selama enam bulan dengan alokasi 10 Kg beras per bulan, total 60 Kg per KK.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hertanto, dijadwalkan akan meresmikan penyaluran perdana Bapang pada 14 Januari 2024 di NTB. Pemberian beras ini bertujuan untuk membantu keluarga yang membutuhkan dan menjaga stabilitas pangan di wilayah tersebut.
Bulog dan JPL ditunjuk sebagai penyedia beras untuk mendistribusikan Bapang ini kepada penerima. Data penerima Bapang tahun ini menggunakan data dari Kemenko Perekonomian, mengacu pada data kemiskinan ekstrem.(DLN)
