Lombok Utara – Pembangunan infrastruktur di Teluk Nare, Lombok Utara, terus berlangsung sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Dua proyek utama tengah dikerjakan di kawasan ini, yakni pembangunan gedung serbaguna dan lansekap. Meskipun sempat menghadapi tantangan, kedua proyek ini menunjukkan progres yang signifikan.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Utara, Parihin, menjelaskan bahwa pembangunan gedung serbaguna di Teluk Nare ini menghabiskan anggaran sekitar Rp1,172 miliar, sementara proyek lansekapnya senilai sekitar Rp600 juta, dengan total anggaran mencapai Rp1,8 miliar. Pekerjaan ini dimulai pada 1 November dan dijadwalkan selesai pada 31 Desember 2024, dengan durasi pengerjaan dua bulan.
“Progres gedung serbaguna sudah mencapai 95,2 persen, sementara lansekap sudah 86 persen. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberikan perpanjangan waktu (adendum) agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan optimal,” ujarnya.
Terkait keterlambatan pengerjaan, faktor utama yang menyebabkan mundurnya waktu penyelesaian adalah cuaca, terutama curah hujan yang tinggi pada bulan Desember. Meskipun demikian, ketersediaan bahan dan material pembangunan tidak mengalami kendala berarti. Selain itu, proses pengerjaan atap yang sudah naik mempermudah pekerjaan di lapangan, meski harus menghadapi cuaca buruk.
“Pada hari kemarin, kami hampir melakukan PHO (Provisional Hand Over) untuk kegiatan ini, tetapi saya minta untuk menunggu sampai besok agar tidak mengganggu liburan,” ungkap Parihin.
Pembangunan gedung serbaguna ini merupakan bagian dari master plan yang lebih besar untuk pengembangan Teluk Nare, yang melibatkan koordinasi dengan pihak pusat. Melalui kunjungan ke Jakarta bersama Bupati Lombok Utara dan Kepala Bappeda, pihaknya berhasil mendapatkan komitmen untuk melanjutkan pembangunan di kawasan ini dengan anggaran lebih besar.
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan pihak pusat, dan gedung serbaguna ini diharapkan menjadi pemantik untuk pembangunan lebih lanjut di Teluk Nare. Kami berharap ada anggaran tambahan dari pusat agar dapat terus mengembangkan kawasan ini,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa pengembangan kawasan Teluk Nare melibatkan pembebasan lahan seluas sekitar 5 hektar untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur darat. Setelah itu, fokus akan beralih pada pengembangan sektor kelautan. “Ini adalah langkah awal, dan kami berharap ini dapat mendorong pembangunan lebih besar di masa mendatang,” tambah Parihin.
Terkait rencana pembangunan tahun 2025, Parihin mengungkapkan bahwa kemungkinan ada penganggaran ulang pada Maret mendatang, terutama untuk pembebasan lahan. Namun, ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut tidak masuk dalam tanggung jawab Dinas Perhubungan, melainkan di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum atau instansi terkait lainnya.
“Untuk tahun ini, kami menunggu hasil perencanaan dari Bappeda dan instansi terkait. Pembebasan lahan dan perencanaan pembangunan lainnya akan disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada,” pungkasnya
