Mataram (netlombok) –
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (KPwBI Provinsi NTB) Berry Arifsyah Harahap resmi dikukuhkan sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB oleh Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung.
Berry Arifsyah Harahap menggantikan posisi Heru Saptaji yang melanjutkan tugasnya di KPwBI Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Sebelum menjabat sebagai Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Berry Arifsyah Harahap adalah seorang Ekonom Ahli di KPwBI Provinsi Jawa Tengah.
Penjabat Sekda NTB, H. Fathurrahman dalam sambutannya mengharapkan Kerjasama pemerintah daerah dengan BI dan instansi lain dapat terus ditingkatkan terutama dalam hal pengendalian inflasi serta program peningkatan dan pengembangan UMKM.
“Ini kan ada fluktasi (inflasi) tapi tidak signifikan. Tentu ini menjadi evaluasi kita terus menerus dengan peroduktivitas termasuk juga dengan pertubuhan ekonomi kita,” kata Fathurrrahman.
“BI juga ikut dalam tim pengendalian inflasi daerah. Bersinergi menciptakan operasi pasar, pasar murah kemudian juga melakukan beberapa kemitraan termasuk penggilingan beras, komoditas cabe dan komoditas lainnya. Dengan melakukan pembinaan terhadap para petani,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung pada ksempatan itu mengharapkan, Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB yang baru dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan pimpinan lembaga lain juga pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan perekonomian di Provinsi NTB.
“Terkhusus dalam upaya mendorong destinasi pariwisata super prioritas yang saat ini sedang berjalan dan telah memiliki beberapa proyek strategis nasional,” katanya.
Peran utama BI di daerah sebagai strategis advisor yang kredibel dan dapat diandalkan agar terus dilanjutkan dan ditingkatkan melalui penguatan diseminasi laporan perekonomian kepada investor sehingga semakin tertarik berinvestasi, melakukan asesmen asesmen yang sesuai dengan konteks dan tantangan di sini, serta mensinergikan program-program BI dengan inisiatif strategis nasional yang ada di NTB.
“Kerja sama yang sudah berlangsung erat dengan pemprov NTB agar terus dioptimalkan, seperti pengendalian dampak El Nino yang penting untuk terus dilakukan bersama antara BI bersama TPID. Terkhusus pada program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di NTB yang saat ini berjalan sangat baik,” tambahnya.
Diketahui bahwa angka inflasi di Provinsi NTB pada bulan Oktober tahun 2023 sebesar 2,26% (y.o.y) lebih rendah dari inflasi nasional sebesar 2,56% (y.o.y) selain itu PDRB NTB pada Triwulan II tahun 2023 menunjukkan angka yang cukup melandai dengan total angka sebesar -1,54% namun dari sektor non tambang menunjukkan peningkatakan yang postif di angka 4,11%.
Selain itu, Dorongan terhadap UMKM agar terus diperkuat. NTB memiliki program yang sangat baik, yaitu mendorong ekspor non tambang, antara lain ikan tuna, manggis, dan vanilli. Pemberdayaan petani yang dibantu agregator profesional berhasil merealisasikan ekspor lebih dari Rp 3 milyar tahun ini. Ke depan, potensi ekspor non tambang yang baik tsb agar terus diperkuat, sehingga dapat menjadi new source of economic growth di NTB
“Ekonomi dan keuangan syariah perlu terus ditingkatkan. Percepatan sertifikasi halal mulai dari hulu ke hilir (seperti yang saat ini sudah dilakukan dengan halal center Universitas NU dan menghasilkan 98 sertifikat halal pada tahun 2023), kemudian pemberdayaan ekonomi pesantren, serta literasi dan edukasi Eksyar adalah area-area yang perlu terus menjadi fokus penguatan.” Ungkapnya.
Di bidang sistem pembayaran, digitalisasi pembayaran dan pengawasan terhadap KUPVA menurutnya perlu terus dilakukan. Monitoring dan pengawasan atas penyelenggara KUPVA BB berizin juga agar dilakukan konsisten, sehingga tidak digunakan sebagai tempat kejahatan APU PPT.(DLN)
