Lombok (netlombok)-
Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun 2023 ini. Berkenaan dengan itu, NTB sebagai lumbung pangan nasional berharap tidak ada masuk beras impor tersebut ke daerah ini.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Haji Fathul Gani Rabu (29/3/2023) kepada wartawan mengatakan bahwa tidak perlunya beras impor ini masuk tidak lepas dari ketersediaan beras yang memadai di daerah seribu masjid ini.
“Kita sampaikan bahwa NTB belum berpikir untuk menerima beras impor. Kalau bisa tidak ada beras impor yang masuk ke NTB sebab dari tahun ketahun kita lihat data dalam 3 hingga 5 tahun terakhir ini, alhamdulillah NTB surplus beras,” ujarnya.
“Kita itu juga sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari kebutuhan kita sebanyak 5 hingga 6 ratus ribu ton, alhamdulillah kita di tahun 2022 kemarin dari hasil reles BPS itu ada sekitar 900 ribu ton sehingga ada surplus antara 3 ratus sampai 400 ribu ton,” sambungnya.
Ini berarti NTB tegasnya, bisa menopang kebutuhan daerah lain. Sehingga inilah yang menjadi prinsip pihaknya jika beras impor tidak masuk ke NTB. Jika beras impor masuk ke Nusa Tenggara Barat maka akan berdampak terhadap gangguan keseimbangan produksifitas beras di daerah ini.
Fathul Gani menyatakan bahwa mekanisme pasar tidak bisa disalahkan. Tapi paling tidak pemerintah pusat harus komit dengan data yang dimiliki.
“Jadi data dan fakta ini harus singkron. Silahkan saja kalau memang pemerintah merasa stok persediaan bahan pangan berkurang, ya opsi impor silahkan tapi ketika kami di NTB dari sisi produktivitas sudah memenuhi target ditahun 2022 kita 1,4 juta ton. Kalau setara beraskan 900 ribu ton sementara kebutuhan kita diataran 5 hingga 6 ratus ribu ton dan ada surplus,” imbuhnya.
Untuk itulah dengan melimpahnya beras ini maka jika beras impor masuk ke NTB maka akan menjadi persoalan. Surplus inilah yang mekanismenya diatur. Meski demikian pihaknya yakin jika pemerintah pusat sudah memiliki wilayah atau daerah-daerah yang nantinya akan dimasukkan beras impor.(DLN)
