Mataram (netlombok)-
Angka stunting (balita kerdil) di Provinsi NTB meningkat menjadi 32,7 persen berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022. Angka stunting bertambah sebesar 1,3 persen dari tahun 2021 yaitu 31,4 persen.
Jka mengacu pada data yang dilakukan aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2022, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebelumnya menyatakan angka stunting mengalami penurunan pada 2022 angka stunting di NTB turun menjadi 16,84 persen.
Terkait dengan perbedaan data tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Kepala Seksi Gizi dan Promosi Kesehatan, Muhammad Johansyah mengakui jika memang terjadi perbedaan data angka stunting antara data SSGI dan data e-PPBGM tahun 2022.
“Tapi di daerah kita, data yang digunakan adalah e-PPBGM yang sudah disepakati pimpinan daerah. Karena itu yang menujukkan realitasnya, kalau kita minta by name by address juga tersedia,”kata Johansyah di Mataram.
Sebaran angka stunting di 10 Kabupaten Kota di NTB, berdasarkan hasil data SSGI, Lombok Tengah berada paling tinggi angka stunting di NTB yaitu sebesar 37 persen. Disusul Lombok Utara 35,9 persen, Lombok Timur 35,6 persen, Dompu 34,5 persen, Lombok Barat 34 persen, Kota Bima 31,2 persen, Sumbawa 29,7 persen, Bima 29,5 persen, Kota Mataram 25,8 persen, dan Sumbawa Barat 13,9 persen.
Sedangkan, berdasarkan pendataan by name by addres lewat aplikasi e-PPBGM 2022, sambung Johansyah, angka stunting di NTB turun menjadi 16,84 persen. Dengan jumlah balita yang stunting sebanyak 75.503 orang dengan sebaran di 10 kabupaten kota.
Lombok Utara berada paling tertinggi angka stunting yaitu sebesar 22,94 persen, disusul, Lombok Tengah 20,81 persen, dan Lombok Barat 18,98 persen.
“Tiga kabupaten ini kalau kita mapping jadi lokus penenangan stunting di NTB karena tertinggi angka stunting,”katanya.
Selanjutnya, Kota Mataram berada diangka 17,08 persen, disusul Lombok Timur 16,98 persen, Kabupaten Bima 13,88 persen, Kota Bima 13,70 persen, Dompu 13,00 persen, Sumbawa Barat 8,78 persen dan Sumbawa 8,11 persen.
“Dan terendah angka stunting di NTB ada di dua kabupaten yakni Sumbawa dan Sumbawa Barat jika kita mapping dari angka stunting di kabupaten kota,”sambungnya.
Sementara jika dilihat dari sisi jumlah balita yang mengalami stunting di NTB, di Lombok Barat sebanyak 11.761 balita, Lombok Tengah 18.683 balita, Lombok Timur 20.890 balita, Sumbawa 2.925 balita, Dompu 2.715 balita.
Kemudian di Kabupaten Bima sebanyak 6.003 balita, Sumbawa Barat 1.025 balita, Lombok Utara 5.383 balita, Kota Mataram 4.462 balita, dan Kota Bima 1.656 balita.
“Ini berdasarkan data e-PPBGM pada 2022,”tegasnya.
Lebih lanjut, Johansyah menjelaskan bahwa penginputan data melalui e-PPBGM merupakan penginputan data yang diperoleh dari pengukuran balita lewat posyandu keluarga secara by name by address.
Dari 7.676 posyandu keluarga di NTB, sebanyak 99,57 persen yang menginput data lewat aplikasi e-PPBGM tahun 2022 dengan jumlah sasaran sebanyak 455.000 balita.
Sehingga, menurut Johansyah, pengukuran yang dilakukan lewat posyandu keluarga hampir menyentuh semua populasi balita di NTB.
Ia juga menegaskan kambali soal data yang menjadi acuan dalam pengukuran angka stunting di NTB.
“Yang menjadi acuan tentunya untuk menilai status gizi karena ini berkenaan dengan sistem yang berjalan. Kalau kita di NTB, sudah disepakati oleh pimpinan daerah, karena sifatnya operasional, itu menggunakan e-PPBGM. Karena data ini by name by address.,”tegasnya.
Scara nasional, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menggunakan data SSGI sebagai acuan.
Tetapi karena dalam pelaksanaan pendataan lewat e-PPBGM tidak semua provinsi bisa maksimal dalam proses penginputan data dan menjalankan, sehingga mau tidak mau Kemenkes mengeluarkan data survei SSGI.
“Semua provinsi meng-iakan data SSGI ini, walaupun masing-masing ada justifikasinya kalau saya melihat karena tujuannya berbeda, sasarannya lain,”ucapnya. (YFA).
