TANJUNG (Netlombok) – Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Lombok Utara (KLU) menegaskan komitmennya untuk menuntaskan masalah warga yang belum terbebas dari buta aksara. Upaya penanganan tersebut kini ditargetkan lebih terukur guna mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah KLU.
Kepala Dikbudpora KLU, M. Najib, mengungkapkan bahwa data terkait warga buta aksara secara sistem berbasis by name by address dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah tersedia. Penanganannya secara teknis menjadi ranah Bidang Pendidikan Nonformal (PNF) Dikbudpora KLU.
“Tentang buta aksara ini, memang dari sisi angka kita masih ada. Data online dari statistik itu sudah by name by address, dan ini menjadi bagian yang harus diselesaikan dan dituntaskan di Bidang PNF,” ujarnya, Senin (9/11).
Najib menjelaskan, penuntasan buta aksara memiliki tantangan tersendiri, terutama pada kelompok warga lanjut usia. Berdasarkan pengalaman dari program-program terdahulu, seperti pada periode 2012–2013 saat program Surat Keterangan Melek Aksara (Sukma) digalakkan masif oleh pemerintah provinsi dan daerah, banyak warga usia tua yang telah menyelesaikan jenjang keaksaraan dasar kerap lupa cara membaca akibat jarang mengulangnya dalam kehidupan sehari-hari.
“Pengalaman mengajar warga yang sudah tua ini penuh suka duka. Dulu setelah selesai belajar mereka bahkan diberikan sertifikat Sukma. Namun, namanya orang tua, hari ini bisa membaca, beberapa waktu kemudian mungkin lupa lagi karena faktor usia dan keterbatasan pemakaian,” katanya.
Menurutnya, penanganan warga yang buta aksara dibedakan berdasarkan rentang usia. Bagi warga yang masih dalam usia sekolah tetapi tidak menyelesaikan pendidikannya, Dikbudpora mengarahkannya ke jalur pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), baik berupa program Paket A, Paket B, maupun Paket C.
Sementara itu, warga yang sudah berada di atas usia sekolah akan mendapatkan program khusus keaksaraan langsung di lingkungan masyarakat, baik berupa keaksaraan dasar (fungsional seperti membaca angka pada rekening listrik atau uang) maupun keaksaraan lanjutan yang menyertakan pelatihan keterampilan terapan.
Guna memastikan efektivitas penyerapan anggaran dan ketepatan sasaran program di masa mendatang, Dikbudpora KLU berencana melakukan verifikasi data statistik secara aktual sebelum mencanangkan alokasi anggaran penuntasan.
“Kami ingin mendapatkan angka pasti dari bidang terkait dan data statistik supaya dalam penganggaran ini tepat sasaran dan target penuntasannya bisa terukur dengan jelas,” pungkasnya. (red)
