TANJUNG (Netlombok) -Komitmen pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan inklusif dan berkeadilan resmi ditandai dengan dibukanya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) Tahun Pelajaran 2026/2027 Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 Kabupaten Lombok Utara di Komplek SR KLU, Senin (2/11).
Program strategis ini hadir sebagai bentuk investasi jangka panjang untuk menyiapkan generasi masa depan yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing dari wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Bupati Lombok Utara, Najmul, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Kementerian Sosial RI, Pemprov NTB, serta seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, Sekolah Rakyat membuktikan bahwa negara benar-benar hadir memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan tanpa terhalang latar belakang sosial maupun ekonomi.
“Kami memandang program ini sebagai investasi jangka panjang yang sangat berharga. Kami berpesan kepada para guru dan tenaga kependidikan agar menjalankan tugas dengan penuh kesabaran, ketulusan, dan kasih sayang, serta memberikan pendampingan optimal sesuai karakter dan kebutuhan unik setiap anak,” ujarnya, Senin (2/11).
Dukungan senada ditegaskan oleh Gubernur NTB, M. Iqbal. Dalam sambutannya, ia menggarisbawahi bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) adalah kunci utama memutus mata rantai kemiskinan sekaligus mengangkat harkat dan martabat keluarga.
“Kalian memiliki kesempatan yang sama untuk bermimpi dan berprestasi. Keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Dari Sekolah Rakyat di Dusun Amor-Amor ini, Insyaallah akan lahir generasi unggul yang memberikan kontribusi besar bagi daerah, bangsa, dan negara,” tegas M. Iqbal.
Ia menambahkan, Sekolah Rakyat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendidikan formal, tetapi juga ruang pembinaan karakter dan pemberdayaan anak-anak agar siap tumbuh secara mandiri.
Sementara itu, Kepala Sentra Paramita Kemensos RI, Arif Rohman, menjelaskan bahwa sasaran utama Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu dengan capaian akademis yang masih rendah (berada di kuadran keempat).
“Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk merangkul anak-anak di kuadran keempat agar tetap mendapatkan hak pendidikan yang layak. Di sini, tidak ada istilah Drop Out (DO). Kami bekerja sama dengan Sentra Rehabilitasi Sosial untuk membina dan mendampingi tumbuh kembang mereka,” jelas Arif.
Arif mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat di seluruh kabupaten di Indonesia dengan kapasitas hingga 2.000 siswa per sekolah. Setiap sekolah membutuhkan lahan seluas 5 hingga 10 hektare dengan estimasi alokasi anggaran Rp250 miliar hingga Rp300 miliar.
Sebagai bentuk dukungan penuh, seluruh peserta didik di Sekolah Rakyat mendapatkan fasilitas serbagratis, mulai dari asrama, konsumsi harian, perangkat laptop, seragam sekolah, hingga sarana pendukung pembelajaran lainnya. (red)
