Lombok (netlombok)-
Isu ketidakpastian pengelolaan dana haji dipastikan hoax. Karena itu, masyarakat diminta tidak termakan isu tersebut, apalagi kemudian mengurungkan niatnya untuk membatalkan rencananya berhaji melalui jalur pemerintah.
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) H. Harry Alexander dalam kegiatan Diseminasi Haji bersama BPKH RI dan Bank NTB Syariah di Hotel Aruna Senggigi, Kamis (15/6/2023) meluruskan perihal informasi hoax tentang pengelolaan dana haji oleh BPKH.
Menurutnya, dana haji yang sudah disetorkan ke pemerintah oleh para calon Jemaah hingga saat ini dikelola sangat baik oleh BPKH. Pemerintah memastikan dana haji tidak diganggu gugat. Kecuali untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji.
Saat ini saja ada Rp19,3 triliun dana haji yang dikelola BPKH. Ada Rp45 triliun yang didepositokan. Termasuk Rp1 triliun yang ditempatkan di Bank NTB Syariah.
“Yang tingkat hoaxnya tinggi, kami meluruskan langsung, dana BPKH tidak ada yang hilang. Untuk sukuk saja, kita membeli SBSN Rp120 triliun. Kita juga beli Bank Muamalat, kita taruh di NTB Syariah Rp1 triliun, itu investasi langsung kita. Tidak seperti hoax yang beredar,” ujarnya.
Keuntungan pengelolaan dana haji, kata Harry, sebesar Rp10 triliun. Rp8 triliun digunakan untuk memberikan subsidi biaya haji kepada jamaah.
Tahun 2023 ini, ongkos haji ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp90 juta. Yang dibayar oleh jamaah Rp41 juta. Sisanya disubsidi oleh BPKH.
“Dari mana dana subsidinya, dari pengelolaan dana haji yang sudah disetorkan oleh jemaah,” ujarnya.
Setelah pengelolaan dana haji diserahkan kepada BPKH, menurutnya, dana haji dilakukan sangat professional. Dulunya, dana haji ditempatkan pada bank-bank konvensional yang notabenenya riba. Saat ini, pengelolaan dana haji ditempatkan pada 32 bank syariah di Indonesia.
Karena pengelolaan dana haji yang sangat professional ini, Malaysia sendiri bahkan ingin mencontoh pengelolaan dana hajinya seperti yang dilkakukan oleh BPKH. Karena itu, Harry menegaskan, masyarakat di Indonesia jangan percaya hoax soal ketidakpastian pengelolaan dana haji.
Secara khusus, BPKH berkomitmen bekerjasama dengan Bank NTB Syariah untuk menggarap potensi calon jemaah haji yang jumlahnya diperhitungkan mencapai 450.000 orang. Jika dinilaikan, dana haji yang bisa dikumpulkan setara dengan angka Rp12 triliun.
Berdasarkan hasil risert BPKH, baik secara kemampuan ekonomi, kemampuan fisik dan lain-lain, kata Harry ada potensi 450.000 jemaah calon haji yang potensial untuk dilayani oleh Bank NTB Syariah. Bahkan BPKH juga mendorong agar Bank NTB Syariah menjadi tuan di rumah sendiri.
“Harus menjadi bank yang lebih besar, naik kelas. Caranya 450.000 potensi calon Jemaah haji ini diakuisisi, direktur oleh Bank NTB Syariah. Ketika mereka mendaftar melalui Bank NTB Syariah, maka akan mengumpulkan AUM atau asset antar manajemen Bank NTB Syariah bisa tumbuh setara Rp12 triliun,” ungkapnya.
Bank NTB Syariah akan tumbuh menjadi bank syariah yang cukup besar dan diperhitungkan di nasional. Padahal hanya basis dari Jemaah calon haji saja.
“Dan itu kami ingin membantu untuk merealisasikan itu. Sehingga dana haji yang bersumber dari NTB, bisa juga bermanfaat bagi masyarakat NTB,” imbuhnya.
Maksudnya, jika dana sebesar itu masuk, kemudian dikelola oleh Bank NTB Syariah, maka dapat disalurkan kembali untuk pembiayaan kepada stakeholders seperti pengusaha, pembangunan madrasah, IAIN. Sheingga fungsi intermediasinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah ini.
“Dengan begitu, Bank NTB Syariahnya bisa menjadi lebih besar, BPKHnya menjadi lebih kuat dan In Syaa Allah kami akan terus bekerjasama yang efektif dan kolaboratif antara BPKH dengan Bank NTB Syariah,” ujarnya.
Harry menambahkan, keuntungannya dapat dikembalikan lagi kepada masyarakat NTB. Yang juga unik dari NTB, lanjut Harry, tidak saja potensi calon haji di daerah yang cukup besar, diasporanya yang ada di luar negeri juga tak kalah besar dan cukup potensial. Di Makkah, Madinah, Jeddah, apalagi di Malaysia. Jika potensi-potensi ini bisa ditarik oleh Bank NTB Syariah agar hajinya didaftarkan dari BPD NTB ini, efeknya akan sangat besar.
Konkritnya yang akan dilakukan oleh BPKH untuk mendorong calon Jemaah haji mendaftar dari Bank NTB Syariah adalah, dengan membangun Kerjasama dengan Kemlu, BPRMI, BPJS Ketenagakerjaan untuk menggarap potensi diaspora yang cukup besar ini.
“Kita bisa bawa Bank NTB Syariah untuk menggarap potensi diaspora di Malaysia, dan kita juga akan memperbanyak sosialisasi kepada masyarakat di NTB,” imbuhnya.
Saat ini BPKH telah berinvestasi sebesar Rp1 triliun di Bank NTB Syariah. Dengan Kerjasama ini, BPKH juga akan mendorong stakeholdersnya seperti UIN agar seluruh unsurnya bisa mendaftar haji dari Bank NTB Syariah.
“BPKH punya 32 mitra bank syariah di Indonesia. Dan salah satu yang mempunyai terobosan adalah pak Kukuh (Direktur Utama Bank NTB Syariah) membuat skema Mudarabah muqayyadah. Dan itu lalu ditiru sama bank-bank syariah lain. Makanya kita tengah berkoordinasi (untuk penambahan investasi di Bank NTB Syariah),” demikian Harry.
Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H. Kukuh Raharjo mengatakan, kerjasama dengan BPKH ini bisa terus ditingkatkan. Upaya menggarap potensi calon Jemaah haji yang cukup besar di Provinsi NTB ini meniritnya sangat realistis bisa dijangkau. Mengingat Bank NTB Syariah memiliki jaringan terbanyak terluas di sepuluh kabupaten/kota di daerah ini.
“Kita tinggal mengkomunikasikan kepada komunitasnya, kepada stakholdernya mudah-mudahan mereka bisa paham. Dengan mendaftar haji dari Bank NTB Syariah, Jemaah akan mendaptkan kemaslahatan yang lebih banyak,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah yang hadir dalam kegiatan ini juga sangat mendukung Kerjasama BPKH dan Bank NTB Syariah. Menurutnya, Bank NTB Syaraiah sangat mampu dan pantas menjadi mitra BPKH.
Terhadap besarnya potensi dana cari calon Jemaah haji ini, gubernur juga meminta agar dibentuk tim langsung untuk menggarap potensi tersebut.
“Kalau bisa lebih cepat dibentuk timnya, dan potensi ini bisa digarap oleh Bank NTB Syariah,” katanya bersemangat.(DLN)
