Lombok (netlombok) –
Berdasarkan data BP2MI, Malaysia masih menjadi negara tujuan ketiga pengiriman PMI terbanyak setelah Taiwan dan Hongkong. Sektor kelapa sawit menjadi salah satu sektor yang paling diminati oleh PMI.
Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia, International Organization for Migration (IOM) dan International Labour Organization (ILO) menyelenggarakan kegiatan FGD Pengembangan Modul Pelatihan Orientasi Pra-Pemberangkatan dan Materi KIE di Sektor Kelapa Sawit Indonesia-Malaysia di Prime Park, Kamis (07/09/2023).
Kadisnakertrans Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H dalam sambutan pembukaannya mengungkapkan bahwa masih ditemukan kasus penempatan PMI non prosedural oleh oknum2 yang tidak bertanggungjawab, baik calo atau PL dan sponsor.
“Sebagian besar kasus muncul karena masyarat lebih percaya pada informasi yang disampaikan oleh calo. Ini menandakan kuatnya mindset lama dari implementasi regulasi sebelumnya,” terangnya.
Maka dari itu, pihaknya trus gencar melakukan penindakan terhadap kasus Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO). Sepanjang tahun 2022 ada 752 di Indonesia, khusus di NTB ada 4 kasus yang mencuat dan kasusnya sedang diproses hukum. Modus TPPO paling banyak, yaitu para calo/tekong mengiming-imingi CPMI tempat kerja, pekerjaan dan gaji yang bagus tanpa perlu pengurusan dokumen.
Aryadi mengimbau agar forum ini menjadi sarana evaluasi dan melengkapi hal-hal yang kurang sehingga tidak ada lagi celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum untuk merugikan masyarakat kita.
“Sekarang sudah terbit Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, dimana UU ini perlu disosialisasikan dan dimasukan ke dalam modul ini,” ucap laki-laki yang akrab disapa Gede tersebut.
Sementara itu, Kepala BP3MI NTB, Mangiring Hasoloan Sinaga menyampaikan PMI yang bekerja di sektor perladangan, baik di Malaysia Timur atau Barat mayoritas berasal dari NTB.
“Kami melihat kegiatan ini sangat strategis, mengingat 92% warga NTB bekerja di sektor perladangan kelapa sawit di Malaysia,” ungkapnya.
Mangiring berharap dengan memperkaya modul Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dapat memberikan pemahaman pada CPMI yang ingin bekerja sebagai PMI, khususnya di kelapa sawit.
BP3MI berharap ke depannya PMI semakin memahami standar internasional dan kebijakan. Serta memahami kewajiban dan hak di Malaysia baik dalam melindungi diri sebagai pekerja di sektor ladang sawit.
“BP3MI NTB berterima kasih atas partisipasi ILO dan IOM atas kepeduliannya dalam isu pelindungan PMI di sektor kelapa sawit, khususnya wilayah Malaysia,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, National project officer International Organization for Migration (IOM) Eni Raitatul Navisa menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pelindungan hak-hak pekerja bagi warga Indonesia yang mencari pekerjaan di sektor kelapa sawit di Malaysia.
Eni mengatakan CPMI rentan mengalami eksploitasi dalam bentuk biaya penempatan berlebih, informasi job order menyesatkan dan instruksi pekerjaan yang transparan.
“CPMI harus mendapatkan informasi yang aktual, seperti job order, tahapan imigrasi hingga pemenuhan hak-hak pekerja serta bagaimana mekanisme pengaduan yang dapat di akses saat terjadi masalah di negara penempatan/perusahaan bekerja,” himbau Eni.(DLN)
