Lombok (netlombok)-
Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Gapasdap) menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi saat ini.
Iklim usaha penyeberangan saat ini sedang tidak baik-baik saja.Hal ini dikemukakan Ketua Gapasdap Cabang Lembar, Denny F. Anggoro mewakili Gapasdap NTB, saat tasyakuran HUT Gapasdap ke 47, di Aruna Senggigi, Kamis (9/3/2023).
Berkumpul dalam kesempatan ini, para pengusaha kapal penyeberangan di NTB, para tokoh perhubungan laut, otoritas, dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB, Lalu. Moh. Faozal.
Denny mengemukakan, iklim usaha penyeberangan saat ini tidak lagi seperti dulu. Persaingan sudah sangat ketat sehingga terjadi kompetisi yang tidak sehat. keadaan ini dipengaruhi oleh supplay and demand yang tidak berimbang.
“Sehingga kami sangat berharap campur tangan pemerintah sebagai pemegang otoritas perizinan,” ujarnya.
Bagaimana agar pemegang otoritas ini mengatur jumlah kapal yang seharusnya berimbang dengan jumlah permintaan. Juga berimbang dengan fasilitas.
“Percuma menambah kapal, memberi izin, kalau kemudian muncul krauditan yang lain. Yang namanya truk ngantre panjang, parkir di jalanan menuju pelabuhan, adalah imbas dari itu. Terjadi jual beli muatan akibat berlebihnya kapasitas terpasang kapal,” paparnya.
Kelebihan kapal di pelabuhan ini sudah seringkali menurutnya disuarakan. Agar dimoratorium izin-izin kapal baru. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga sudah memberikan respon terhadap hal itu.
Moratorium dilakukan, tapi ada celah yang membolehkan kapal yang masih dalam kontrak pembangunan, atau kontrak pembelian kapal, masih dibolehkan mendapatkan izin operasi.
Selain itu, persaingan yang tidak sehat lain dikemukakan, adanya indikasi jadwal kapal yang dikondisikan. Sehingga terjadi fenomena adanya jadwal kapal yang sepi, dan adanya kapal-kapal yang meluber penumpangnya.
Padahal, jadwal kapal berlaku 24 jam.Terhadap persoalan yang dihadapi para pengusaha kapal penyeberangan ini, lanjut Denny, diharapkan pemerintah benar-benar melakukan pembatasan jumlah kapal. Fasilitas tambat kapal (dermaga) harus ditambah. Arus kapal penyeberangan menjadi lebih efektif.
“Saya kira kekurangan ini kendalanya di Pelabuhan Lembar, maupun Pelabuhan Padangbai sama. Kita kekurangan dermaga,” imbuhnya.
Selain itu, dipaparkan Denny, munculnya kapal-kapal yang melayani penyeberangan lintas panjang juga menjadi kritik yang sangat tajam dari Gapasdap.
Lintas panjang tersebut misalnya, kapal-kapal yang dari Surabaya, Tanjung Wangi, Waingapu,langsung masuk ke Pelabuhan Lembar.
Rute-rute panjang yang disebut sebagai rute berhimpit dan bertindihan dengan rute-rute yang sudah ada selama ini menurutnya tidak lebih efisien dari rute yang selama ini sudah ada.
“Apa sih hajatan rute lintas panjang ini sebenarnya. Kalau memang mau mengurangi disparitas harga, tidak tercipta. Kalau mau kemudian melancarkan arus orang dan barang, kita yang ada ini sebenarnya masih sangat mampu. Lintas panjang tidak kami tolak, tapi kami mohon diatur regulasinya sama seperti kita. Misalnya, keberadaan alat-alat keselamatan, penegakan aturan bagi pengguna jasa. Harus sama dan adil,” katanya.
Dengan banyaknya kapal dari berbagai arah menuju satu titik, di Lembar, menurutnya selain menambah kompetisi yang sudah ada, yang dikhawatirkan adalah kerawanan.
Diibaratkan, satu rumah jika banyak pintu dan jendela, tentu risiko bobol atau kemalingan jauh lebih besar.
“Kami khawatir, lemahnya pengawasan bisa memunculkan berbagai kemungkinan accident. Karena itu, sekali lagi kami berharap pengaturan yang berkeadilan supaya kita bisa sama – sama hidup,” demikian Denny.(DLN)
