Lombok (netlombok)-
Perum Bulog Wilayah NTB berencana akan membeli sebanyak 200 ribu ton beras dari petani tahun 2023 ini.Target pembelian beras sebesar ini untuk mememenuhi kebutuhan pangan ditengah pertumbuhan jumlah penduduk dan mengantisipasi terjadinya krisis pangan.
Wakil Pimpinan Perum Bulog NTB, Ismed Orlando memaparkan, target pembelian beras sebesar 200 ribu ton tahun ini, lebih tinggi dari pembelian tahun 2022 lalu sebesar 112 ribu ton. Meskipun sudah di targetkan oleh pusat, Perum Bulog NTB menurutnya berusaha semaksimal menyerap 200 ribu ton.
Ditengah permasalahan yang dihadapi di lapangan saat ini adalah kesulitan mendapatkan gabah, sejak dari awal Januari hingga akhir Februari 2023 ini. Minimnya pembelian, kata Orlando karena harga pembelian di lapangan yang cukup tinggi, meskipun sedang panen raya. Selain itu, gabah dan beras petani banyak diserap oleh pengusaha dan dibawa ke luar daerah.
“Bukan hanya Bulog yang tidak dapat menyerap beras, akan tetapi masyarakat serta mitra-mitra disini juga tidak dapat bagian. Karena kalah saing oleh pembeli luar Pulau jawa yang berani membeli dengan harga yang cukup tinggi,” Jelas ismed Orlando saat ditemui di kantor Bulog NTB, Selasa (21/3/2023).
Pemerintah daerah di NTB mewacanakan untuk membatasi gabah keluar dari Provinsi NTB. Karena yang dirugikan itu bukan hanya pemerintah daerah dan masyarakat saja, pedagang-pedagang mitra kecil penggilingan juga terkena dampaknya.
“Apabila mitra-mitra kecil ini tidak bisa membeli barang, tentu industri penggilingan tidak jalan dan tentu pegawai tidak kerja, nganggur,” pungkasnya.
Di daerah Lombok Timur, lanjut Orlando, paling kecil satu mesin penggiling memiliki pekerja paling sedikit 15 orang. Sedangkan jumlah mesin penggiling di Lombok Timur bisa mencapai ratusan lebih.
Masyarakat juga menurutnya meminta kepada Pimpinan Bulog agar gabah tersebut tidak dikirim keluar ke Jawa, karena masyarakat sendiri terkena dampaknya. Sebab dari hasil penggilingan tersebut seperti katul, menir, dedak, sekam, dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak.
“Terakhir, kita sudah menyampaikan ke Pemda melalu TPID, dan Alhamdulillah sudah disetujui setelah dibahas baik buruknya. Mudah-mudahan-lah kalau memang ada surat edarannya segera keluar. mumpung Pulau Sumbawa belum panen,” pungkasnya.(DLN)
