BKIPM Canangkan Pekan Pelayanan Publik 2023, Akan Ada Layanan Istimewa untuk Pengguna Jasa
Mataram (netlombok)-
Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) mencanangkan Pekan Pelayanan Publik (PPP) di Lombok (3/8/2023) sebagai rangkaian dari kegiatan Bulan Mutu Karantina rutin diselenggarakan setiap tahun.
PPP akan dilaksanakan secara serentak di 47 UPT lingkup BKIPM dari tanggal 7 – 13 Agustus 2023 ini, dengan mengusung tema “Inovasi dan Transformasi Digital untuk Keterpaduan Pelayanan Publik”, dimana selama satu pekan UPT KIPM akan menampilkan pelayanan istimewa dengan menampilkan layanan tematik dan budaya kearifan lokal.
Kepala BKIPM, Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan salah satu wujud dari Reformasi Birokrasi yang mengedepankan prinsip-prinsip “good and clean governance”.
Birokrasi dewasa ini dituntut untuk berorientasi pada kepentingan masyarakat dan lebih bersikap melayani ketimbang mengarahkan. BKIPM sebagai penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk terus meningkatkan performance dan kapasitas SDM-nya dalam proses perubahan untuk mencapai kinerja terbaik (transformasi) khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Sejak tahun 2007, BKIPM telah membangun sistem informasi SISTERKAROLINE untuk memproses pelayanan penerbitan dokumen karantina dan mutu hasil perikanan (Health Certificate ekspor, dokumen pelepasan dan Sertifikat Kesehatan Ikan dan produk perikanan-domestik).
Dalam perkembangannya SisterKaroline juga telah bertransformasi menjadi “engine” layanan penerbitan Health Certificate (ekspor, impor dan domestik), layanan HACCP dan CKIB online serta data stakeholder yang telah terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian/Lembaga terkait.
Beberapa sistem informasi/aplikasi, diantaranya adalah INSW (single submission (SSm), joint inspection QC), Sistem Informasi Kepabeanan (CEISA), Perijinan Impor atau Neraca Komoditas dan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
Pamuji Lestari juga mengungkapkan bahwa, dengan integrasi dan inovasi layanan digital, pengguna layanan tidak harus datang ke kantor pelayanan KIPM, cukup dengan mengajukan permohonan melalui PPK online yang terhubung secara real-time dengan SisterKaroline. Sehingga mempermudah proses penerbitan sertifikat karantina tanpa harus selalu melalui tatap muka dengan petugas pelayanan.
Transformasi layanan inspeksi dan sertifikasi Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) dan sertifikasi HACCP yang semula dilakukan secara manual secara bertahap telah beralih menjadi CKIB online dan HCCAP online (HONEST).
“Implementasi HONEST diterapkan di seluruh 47 UPT telah mempercepat proses penerbitan sertifikat HACCP yang semula 54 hari menjadi 10 hari, dan untuk sertifikat CKIB yang semula 10 hari menjadi 7 hari,” ujarnya.
Pamuji Lestari mengharapkan seluruh UPT layanan lingkup BKIPM beserta jajarannya agar terus terpacu untuk dapat memberikan pelayanan terbaik yakni pelayanan yang efektif, efisien, transparan dan berkualitas kepada pengguna layanan.
Hal ini juga sebagai momentum untuk menunjukkan budaya kerja petugas pelayanan karantina ikan yang disiplin, ramah, efisien, dengan berkompetensi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Pekan Pelayanan Publik dicanangkan oleh Kepala Badan KIPM, Dr. Ir. Pamuji Lestari, M.Sc dengan keynote speech, Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Prof. Diah Natalisa, MBA.
Dalam kesempatan ini, Prof. Diah menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi layanan publik, dalam Portal Pelayanan Publik yang merupakan hasil kolaborasi antara KemenPAN-RB dengan Kemkominfo dan BSSN.
Dengan Portal Pelayanan Publik ini pengguna layanan mendapatkan kenyamanan dalam mengakses aplikasi yang praktis tanpa perlu menginput data secara berulang dan men-download berbagai aplikasi layanan pemerintah.
Pencanangan PPP ini dihadiri oleh Inspektur IV dan Inspektur V Itjen KKP, Dirpolairud Polda NTB, Angkasa Pura I BIZAM, Dinas Perikanan dan Kelautan Prov./Kota/Kab., Perwakilan karantina pertanian, UPT KKP di Mataram, Kepala UPT lingkup BKIPM, serta para pelaku usaha dan asosiasi bidang perikanan di NTB.(DLN)
