Mataram (netlombok)-
Upaya mengkonversi cidomo di Gili Trawangan dengan kendaraan listrik ditolak oleh Ketua Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Provinsi NTB, Dr. Ainuddin, SH.,MH. Kebijakan ini dianggap akan mengamputasi kearifan lokal dan berpotensi mendatangkan mudharat.
“Kalau mau membunuh tikus, jangan rumahnya yang dibakar. Tikusnya saja yang diracun,” katanya.
Dalam konteks perdebatan cidomo di Gili Trawangan, persoalannya berawal dari keluhan tamu (wisatawan) karena tingginya ongkos cidomo. Menurutnya, tinggal pemilik-pemilik cidomo ini diayur oleh penentu kebijakan.
Misalnya, dibantu dihitungkan biaya operasional cidomo. Dalam sekali putaran di Gili Trawangan berapa biayanya. Dari kebutuhan rumput satu kuda dalam sehari, kegiatan pemeliharaannya, dan setoran-setoran lainnya. Kemudian dihitung dengan ongkos yang dibayar oleh tamu.
“Saya rasa maintenance cidomo dimana mana sama saja. Mau di Gili Trawangan, mau di Lombok Utaram, Kota Mataram, atau dimana saja. Dan komponen-komponen lain yang membuatnya menjadi mahal harus dihitung. Baru dicarikan harga yang ideal dan diberlakukan menyeluruh,” ujarnya.
Dengan menghitung beban yang ideal, menurutnya penentu kebijakan dapat membijaksanai tarif yang pas. Tidak merugikan wisatawan, tidak juga merugikan pemilik cidomo. Sehingga, pilihan mendesaknya jangan sampai menghilangkan cidomo yang sudah lama menjadi kendaraan wisatawan di gili-gili.
Menurut pengacara senior ini, adalah tugas negara menjamin kesejahteraan bagi rakyat. Salah satunya dengan memberikan kelonggaran masyarakat untuk berkreativitas (berusaha). Usaha cidomo di Gili Trawangan ini menurut Dr. Ainuddin adalah kreatifitas untuk ekonomi kerakyatan. Jika diamputasi, belum tentu juga menurutnya, pemilik cidomo akan mampu menyediakan kendaraan listrik.
“Pasti yang akan masuk langsung adalah para pemodal. Yang secara otomatis, orang-orang yang tadinya bekerja dan menggantungkan hidupnya dari Cidomo ini akan menjadi penganggur. Efeknya apa, anaknya, istrinya, keluarganya, semua akan terkena dampak, bisa jadi melarat dengan kebijakan tersebut,” imbuhnya.
Karena itu, Dr. Ainuddin menyarankan, lakukan kajian secara komperehensif. Sebelum kebijakan tersebut diberlakukan.(DLN)
