Lombok (netlombok) –
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Disnakertrans Provinsi NTB melaksanakan Forum Komunikasi Kebijakan Penempatan Tenaga Kerja AKAD secara virtual, Selasa (22/08/2023).
Forum ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Petugas Antar Kerja dan Ketua Bursa Kerja Khusus (BKK) SMKN se-NTB, Petugas Antar Kerja Dinas yang membidangi ketenagakerjaan, Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, dan Kepala Disnakertrans se-Provinsi NTB.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos, M.H pada saat pembukaan kegiatan mengungkapkan bahwa salah satu tantangan ketenagakerjaan yang dihadapi Indonesia saat ini yaitu bonus demografi. Bonus demografi artinya jumlah penduduk usia produktif lebih banyak daripada usia tidak produktif. Hal ini semestinya dapat membuat produktivitas meningkat.
“Karena itu perlu adanya upaya agar angkatan kerja dari bonus demografi ini bisa terserap di sektor usaha daerah dan mengisi kesempatan kerja baik nasional maupun global,” ujar Aryadi.
Aryadi juga menerangkan, saat ini masih sering terjadi missmatch atau ketidaksesuaian antara skill dan kompetensi SDM dengan kebutuhan industri yang membuat banyak angkatan kerja tidak terserap ke dunia kerja dan menyebabkan angka pengangguran meningkat.
“Hal ini perlu diluruskan, karena memang tidak mungkin pekerja yang kompetensinya tidak sesuai dapat diserap,” ucap Aryadi.
Karena itu, mantan Kadiskominfotik yang juga akrab disapa Gede ini menghimbau agar semua pihak yang terlibat harus bekerja sama merancang kurikulum pendidikan dan pelatihan vokasi sesuai dengan analisis job future.
“Jika tidak disiapkan dengan baik untuk merebut kesempatan lokal dan nasional, maka pengangguran akan terus bertambah dan akan menimbulkan bukan hanya masalah ketenagakerjaan. Ini memang harus ada kolaborasi intens antar pusat, daerah dan seluruh stakeholder terkait. ” tutur Gede.
Menghadapi hal ini, Pemda NTB melalui Disnakertrans Provinsi NTB membuat kebijakan untuk memaksimalkan kerjasama dan kolaborasi dengan DUDI dan seluruh stakeholders untuk mempersiapkan tenaga kerja agar terserap ke dunia industri dengan meluncurkan program inovasi PePADU Plus sejak 2021.
PePADU Plus berhasil mendapat penghargaan bergengsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023 sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan Publik Terpuji Tahun 2023. Program inovasi PePADU Plus sejalan dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Melalui PePADU plus, pendekatan pelatihan dirubah menyesuaikan kebutuhan dunia industri sesuai dengan Analisis Job Future. Siswa tidak hanya diberi pelatihan sesuai dengan permintaan industri, tetapi juga langsung praktek di dunia industri, sehingga ketika selesai pelatihan bisa langsung terserap di dunia industri. Dan jika tidak terserap akan diberikan bimbingan manajemen usaha dan bantuan peralatan agar bisa menjadi wirausaha.
“Selama ini seperti jalan sendiri-sendiri. Sehingga lulusan LLK atau BLK tidak langsung diterima oleh DUDI. Justru SDM dari luar yang diperioritaskan. Dengan sinergi melalui PePADU Plus inilah, lulusan-lulusan LLK ini bisa diserap langsung oleh DUDI. Dengan bekerjasama, kompetensi SDM yang dihasilkan sesuai dengan yang dibutuhkan,” ujarnya.
Gede berharap dengan adanya PePADU Plus ini, kesempatan kerja lokal bisa terisi dengan putra-putri daerah. Contohnya untuk pekerja sawit, selain di luar negeri seperti di Malaysia, ada juga kesempatan kerja dalam negeri dengan melalui prosedur AKAD, yaitu Antar Kerja Antar Daerah. Prosedur dan peraturannya lebih simpel karena bekerja di dalam negeri. Pemerintah juga akan memastikan perlindungan, gaji, fasilitas, dsb.(MDE)
