NTB Gencarkan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Percepatan Penurunan Stunting di Desa Malaka
Lombok Utara (Netlombok) – Pemerintah Provinsi NTB melalui Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi NTB memperkuat kolaborasi strategis dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB. Sinergi ini difokuskan untuk mengintervensi Desa Malaka, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara, yang dikategorikan sebagai desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem di NTB.
Kegiatan kolaboratif yang dilaksanakan pada awal November 2025 ini merupakan bagian dari gerakan daerah untuk mempercepat upaya penurunan angka stunting di NTB. Rangkaian program yang diselenggarakan meliputi edukasi komprehensif tentang gizi seimbang, pemeriksaan kesehatan bagi anak dan ibu hamil, serta sosialisasi kritis mengenai keamanan Obat dan Makanan oleh BBPOM Mataram.
Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Sinta M. Iqbal, menekankan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara holistik. Menurutnya, masalah stunting tidak hanya terbatas pada ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga mencakup perbaikan pola asuh, peningkatan kebersihan lingkungan, dan penguatan peran aktif seluruh anggota keluarga.
“Kami berupaya memastikan setiap keluarga memahami betul pentingnya gizi seimbang dan konsumsi makanan yang aman bagi pertumbuhan anak. Pencegahan stunting adalah upaya yang harus dimulai dari unit terkecil, yaitu rumah tangga,” tegas Hj. Sinta, Rabu (5/11).
Lebih lanjut, Hj. Sinta M. Iqbal menjelaskan bahwa faktor penyebab stunting memiliki dimensi sosial dan budaya yang kompleks. Kasus stunting, lanjutnya, sering kali dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkawinan sedarah yang terlalu dekat, pernikahan usia dini, jarak kelahiran anak yang terlalu rapat, serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memadai.
Menanggapi kompleksitas masalah sosial, Hj. Sinta M. Iqbal menyerukan penguatan kerja sama lintas sektor. Ia mengajak seluruh pihak untuk memperkuat peran tim di lapangan, mulai dari Dasawisma, kader Posyandu, hingga seluruh stakeholder.
“Kita perlu memperbanyak tim di lapangan, memperkuat peran dasa wisma, kader posyandu, dan seluruh stakeholder agar penanganan masalah lebih cepat dan tepat. Hal ini memerlukan kerja keras dan cerdas, dengan langkah terstruktur demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Dalam kegiatan tersebut, BBPOM di Mataram turut berperan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara mengenali dan menghindari produk obat serta makanan ilegal yang berisiko merugikan kesehatan publik. (R)
