Mataram (Netlombok) – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat (NTB) memperketat koordinasi dan menyusun langkah strategis untuk menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).
Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. L. Moh. Faozal, menerangkan fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi pangan lokal dan penanganan serius terhadap komoditas penyumbang inflasi dominan, yaitu cabai dan bawang merah. Ia juga menyoroti adanya paradoks NTB adalah daerah dengan potensi produksi pangan tinggi, namun kerap diterpa inflasi pangan.
“Ini menunjukkan pentingnya identifikasi dan pemetaan produksi antarwilayah untuk mengurangi tekanan inflasi dan disparitas harga, terutama pada cabai dan bawang merah,” ujar Faozal.
Ia menekankan perlunya efisiensi rantai pasok. Beberapa langkah mendesak yang harus dieksekusi TPID meliputi:
- Penyusunan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang tata kelola komoditas.
- Pemetaan sentra produksi.
- Peningkatan kerja sama antar daerah untuk kelancaran distribusi.
TPID juga disarankan untuk intensif memantau pasar guna mendapatkan data inflasi secara waktu nyata (real time) sebagai dasar intervensi yang efektif. Edukasi produksi jangka panjang dan pemanfaatan teknologi penyimpanan untuk memperpanjang usia simpan hasil panen juga didorong.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, melaporkan bahwa hingga November 2025, tekanan inflasi NTB masih terkendali dalam sasaran 2 1 persen. Secara spesifik, inflasi NTB pada November 2025 tercatat sebesar 0,34% (mtm), 2,74% (yoy), dan 2,27% (ytd). Meskipun terkendali, Pamungkas mengingatkan kewaspadaan, terutama karena kembalinya siklus cuaca normal pasca-El Nino yang berpotensi mendorong kembali pergerakan harga komoditas pangan strategis.
Berdasarkan data historis, komoditas aneka cabai dan bawang merah selalu menunjukkan peningkatan signifikan menjelang akhir tahun. Peningkatan permintaan Nataru juga diperkirakan memicu kenaikan harga daging dan telur ayam.
“Antisipasi komoditas fluktuatif, pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) yang harus 3T (Tepat Lokasi, Tepat Waktu, dan Tepat Sasaran), pengendalian harga transportasi, dan komunikasi publik menjadi kunci menjaga stabilitas harga,” terangnya.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Aidy Furqan, menambahkan bahwa penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) menjadi strategi utama. Total stok CPPD NTB per 2025 disebut mencapai lebih dari 275 ton di seluruh kabupaten/kota. Selain itu, penguatan lumbung pangan masyarakat juga didorong untuk kemandirian dan stabilitas pasokan. (MYG)
