Lombok Barat (ekbisntb.com) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) Area Denpasar menggelar Sarasehan dan Tatap Muka dengan pelaku UMKM industri batu bata merah pada Rabu, 10 Desember 2025. Kegiatan berlangsung di dua lokasi, yakni Sekotong dan Pantai Cemara.
Agenda ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan syariah, dan pelaku usaha lokal dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Fokusnya meliputi akses permodalan, pendampingan usaha, hingga perluasan pasar.
Pemkab Lombok Barat diwakili Kepala Dinas Perindustrian Lalu Agha Farabi, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Baiq Mustika Dwi Andrini, serta Kepala DKP Rizki Bani Adam. Dalam kesempatan tersebut ditegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan UMKM, khususnya industri batu bata merah yang selama ini menjadi penopang ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan.
Penguatan UMKM dilakukan melalui beberapa aspek, antara lain:
- Akses pembiayaan syariah yang sesuai kebutuhan produksi dan siklus usaha,
- Pendampingan teknis terkait efisiensi proses pembakaran, kualitas produk, dan pemenuhan standar lingkungan,
- Digitalisasi pemasaran untuk memperluas jangkauan penjualan, serta
- Penguatan kelembagaan kelompok dan koperasi guna memperbaiki posisi tawar dan stabilitas pasokan bahan baku.
Area Manager Mikro & Pawning BSI Area Denpasar, L. Muhammad Furqon, menegaskan dukungan berkelanjutan BSI melalui pembiayaan mikro syariah, peningkatan literasi keuangan, dan layanan klinik usaha rutin.
“Kami hadir tidak hanya memberikan pembiayaan, tetapi juga pendampingan terintegrasi agar UMKM naik kelas dan menjalankan praktik usaha yang berkelanjutan,” ujarnya.
Pada sesi tatap muka di Sekotong, pelaku usaha banyak menyampaikan persoalan terkait ketersediaan bahan baku tanah liat, peningkatan mutu produk, serta kebutuhan peralatan produksi yang lebih efisien.
Sementara di Pantai Cemara, diskusi menitikberatkan pada akses pembiayaan KUR bagi nelayan dan pelaku usaha kuliner setempat.
Khusus untuk industri batu bata merah, UMKM mengajukan sejumlah aspirasi, di antaranya:
- Kemudahan perizinan dan sertifikasi produk,
- Bantuan alat produksi seperti mesin cetak atau perbaikan tungku pembakaran,
- Pelatihan manajemen usaha dan pencatatan keuangan,
- Skema pembiayaan yang lebih fleksibel mengikuti musim produksi.
Menanggapi kebutuhan tersebut, Pemkab Lombok Barat bersama BSI menyampaikan rencana tindak lanjut berupa pembukaan klinik usaha bulanan, bimbingan teknis peningkatan kualitas, serta pendaftaran batch pertama program pembiayaan mikro syariah yang terintegrasi dengan pendampingan bisnis.
Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya penerapan produksi ramah lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dan pengurangan emisi dari proses pembakaran batu bata. Pemkab mendorong penggunaan teknologi sederhana yang hemat bahan bakar serta membuka peluang kolaborasi dengan perguruan tinggi untuk riset terapan yang mendukung efisiensi produksi.
Melalui sarasehan tersebut, Pemkab Lombok Barat berharap terbentuk ekosistem UMKM yang lebih tangguh, berdaya saing, dan mampu memenuhi standar pasar. Diharapkan pula terjadi penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
UMKM batu bata merah binaan BSI merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berfokus pada peningkatan kapasitas produksi, literasi keuangan syariah, dan akses pasar. Program ini mengedepankan prinsip syariah, keberlanjutan, dan inklusivitas sesuai kebutuhan pelaku usaha lokal. (r)
