Tanjung (Netlombok)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) mendorong percepatan proses Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Skema ini diharapkan dapat diprioritaskan untuk menerangi kawasan wisatawan hingga jalan-jalan desa di wilayah Lombok Utara.
Wakil Ketua I DPRD KLU, Hakamah, mengatakan bahwa skema KPBU ini telah mendapatkan persetujuan penuh dari Fraksi Gerindra. Saat ini, prosesnya tengah bergulir di tingkat legislatif dan eksekutif, terlebih setelah jajaran DPRD KLU mengikuti program capacity building di Jakarta baru-baru ini. Melalui skema KPBU tersebut, KLU akan memperoleh dukungan dana dari pemerintah pusat sebesar kurang lebih Rp6,5 miliar. Alokasi dana ini diperuntukkan bagi pembangunan dan pengelolaan sekitar 7.000 titik Alat Penerangan Jalan (APJ).
“Ini berkah buat kita ke depan karena ada 7.000 APJ yang dirancang untuk dikerjasamakan melalui KPBU. Saya kira ini akan memenuhi visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang sudah kita sepakati dalam RPJMD,” ujarnya, Senin (26/10).
Kendati demikian, Hakamah meminta agar penentuan titik lokasi PJU dilakukan secara selektif dan berkeadilan. Ia meminta agar kawasan strategis, pusat perekonomian, serta destinasi pariwisata unggulan mendapat prioritas utama.
“Harapan kita disurvei, mana jalan-jalan kabupaten kita yang sangat penting untuk diberikan penerangan. Misalnya daerah-daerah strategis seperti perkotaan, kawasan pariwisata seperti Gili Trawangan, dan desa-desa wisata itu harus lebih diutamakan,” imbuhnya.
Menanggapi regulasi dan teknis pelaksanaan yang sudah berjalan sekitar tujuh bulan, Hakamah menegaskan pentingnya sinergi yang lebih intensif antara pihak eksekutif dan legislatif. Ia berharap proses penandatanganan kerja sama (MOU) dapat direalisasikan pada akhir tahun ini.
“Mudah-mudahan tahun ini atau akhir tahun ini bila perlu sudah dilakukan penandatanganan. Itu harapan kita, terutama saya yang rumahnya masih gelap karena penerangan jalan umum belum ada di kampung halaman saya,” ungkap politisi Gerindra tersebut optimis.
Mengenai tindak lanjut pembahasan di tingkat dewan, DPRD KLU memastikan akan mengkaji proyek ini secara mendalam. Pihaknya juga telah menerima paparan langsung dari jajaran direksi PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) terkait tahapan survei lapangan.
Terkait fungsi pengawasan, Hakamah menegaskan legislatif siap terlibat aktif dan turun langsung ke lapangan mendampingi tim teknis guna memastikan proyek berjalan tepat sasaran.
“Kalau sebenarnya harus melibatkan kita. Kita berharap kalau memang perlu turun bersama, ya ayo bersama-sama. Ini demi masyarakat kita dan untuk kebersamaan, supaya perekonomian tumbuh dan Lombok Utara menjadi terang,” pungkasnya. (red)
