Pemkab Lombok Utara Genjot Wajib Belajar 13 Tahun dan Tuntaskan ATS Lewat Program Sekolah Rakyat
TANJUNG (Netlombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) mempertegas komitmennya dalam menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta memperluas akses pendidikan berkualitas. Melalui Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora), Pemkab Lombok Utara menggelar sosialisasi Strategi Pelaksanaan Wajib Belajar 1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan Penuntasan ATS yang menyasar tingkat kecamatan hingga desa.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak mutlak bagi setiap anak. Pemerintah daerah saat ini tengah memperkuat kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dengan mengintegrasikan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai fondasi sebelum anak memasuki jenjang pendidikan dasar.
“Tidak boleh ada anak di KLU yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan ekonomi, sosial, geografis, maupun keluarga,” ujar Najmul, Kamis (15/10).
Poin paling menonjol dalam upaya pengentasan ini adalah kehadiran program Sekolah Rakyat, yang diinisiasi sebagai ikhtiar nyata untuk memutus mata rantai kemiskinan di “Bumi Tioq Tata Tunaq”. Melalui program ini, para peserta didik akan mendapatkan fasilitas lengkap yang ditanggung oleh pemerintah.
“Sekolah Rakyat ini adalah deklarasi kita, niatnya memutus mata rantai kemiskinan. Anak-anak kita akan diasramakan, dijamin semua kebutuhan pendidikannya termasuk laptop, dan orang tuanya juga akan mendapatkan perhatian, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni,” ungkapnya.
Saat ini, pembangunan fasilitas fisik Sekolah Rakyat terus dikejar. Proyek tersebut meliputi asrama siswa, asrama guru, ruang kepala pengasuhan, hingga fasilitas olahraga seperti lapangan basket dan voli, dengan target mulai menerima siswa baru pada akhir tahun.
Terkait penuntasan ATS, ia menekankan pentingnya akurasi data yang bersifat by name by address, bukan sekadar estimasi kuantitatif. Guna menyukseskan langkah ini, ia merinci empat strategi utama. Yakni, memperkuat pendataan dan pemutakhiran data anak secara akurat. Melakukan identifikasi mendalam mengenai akar penyebab anak tidak sekolah. Memperluas akses layanan pendidikan hingga ke pelosok. Memperkuat koordinasi lintas sektor secara terpadu.
“Keberhasilan program ini tidak bisa dibebankan pada Dikbudpora semata, melainkan membutuhkan kolaborasi Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa, Satuan Pendidikan, Bunda PAUD, tokoh agama, adat, dan orang tua,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dikbudpora KLU, H. Muhammad Najib, mengakatan bahwa data by name by address terkait ATS di daerah tersebut telah tersedia di instansinya. Fokus utama saat ini adalah menetapkan strategi efektif untuk merekrut kembali anak-anak tersebut ke bangku sekolah.Najib juga menginstruksikan para operator di tingkat kecamatan dan desa untuk sigap melakukan pemutakhiran serta penarikan data secara daring.
“Jangan sampai anak sudah masuk sekolah, tapi datanya tidak terinput dengan benar sehingga masih terhitung sebagai ATS di sistem,” tegasnya.
Sebagai instrumen pendukung, Pemkab Lombok Utara telah menyiapkan dua skema beasiswa, yakni Beasiswa Reguler bagi anak dari keluarga tidak mampu dan Beasiswa Transisi yang dikhususkan bagi siswa yang terancam putus sekolah pada jenjang peralihan akibat faktor kemiskinan.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap para camat dan kepala desa yang hadir dapat bertindak sebagai agen perubahan di tengah masyarakat, guna memastikan setiap anak di Lombok Utara mendapatkan hak pendidikan yang layak sejak usia dini,” tutupnya.
