Jakarta (NetLombok)– Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) sukses mengukir prestasi nasional dengan menyabet penghargaan Anugerah Mitra Usaha Mikro 2025 dari Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RI.
Penghargaan ini menjadi kado istimewa bagi masyarakat Bumi Gora yang tengah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi NTB. Seremoni penganugerahan berlangsung di Menara Peninsula Hotel, Jakarta Barat, Rabu (17/12/2024). Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi tertinggi pemerintah pusat bagi daerah yang dinilai memiliki kontribusi nyata dan berkelanjutan dalam pemberdayaan usaha mikro.
Keberhasilan NTB dalam meraih predikat ini tidak lepas dari paparan program strategis yang disampaikan oleh Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Najamuddin Amy, pada sesi penilaian.
Fokus utama yang diunggulkan adalah program desa berdaya sebagai inisiatif penguatan ekonomi berbasis desa. Pembentukan PT NTB Kapital dimana BUMD Investasi yang dirancang sebagai motor penggerak ekonomi dalam RPJMD 2025-2030 di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal dan Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri.Transformasi Jamkrida dengan keberhasilan PT Jamkrida NTB bertransformasi menjadi Jamkrida Syariah pertama di Indonesia.
Kementerian UMKM RI menilai Pemprov NTB berhasil membangun ekosistem usaha mikro yang komprehensif. Upaya tersebut mencakup kemudahan akses permodalan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan pasar, hingga sinergi yang kuat antara lembaga keuangan dan dunia usaha.
“Pemerintah Provinsi NTB telah menyampaikan ikhtiar dan capaian sepanjang 2025, tidak hanya untuk sektor mikro, tapi juga hingga ke level ultra mikro,” ujar Najamuddin
Ia juga menambahkan bahwa Gubernur NTB sedianya akan hadir secara langsung, namun karena bertepatan dengan perayaan HUT ke-67 NTB perdana di masa kepemimpinannya, beliau diwakilkan. Capaian ini mempertegas posisi NTB sebagai daerah yang konsisten menjadikan UMKM sebagai tulang punggung ekonomi.
“Ke depan, Pemprov NTB berkomitmen untuk terus bersinergi dengan pemerintah pusat guna mendorong pelaku usaha mikro agar lebih berdaya saing dan mampu “naik kelas” di pasar nasional maupun global,” demikian. (red)
