Pemkab Lombok Utara Intensifkan Program Saber ATS Lewat Beasiswa Transisi dan Retrival
TANJUNG (Netlombok)— Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) terus menggenjot penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) melalui program aksi perubahan yang kini diperluas menjadi Saber ATS (Sapu Bersih Anak Tidak Sekolah). Program ini mencakup penanganan tiga komponen utama persoalan pendidikan anak di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) KLU, M. Najib, menjelaskan bahwa ruang lingkup Anak Tidak Sekolah tidak hanya terbatas pada anak yang drop out (putus sekolah), melainkan dibagi menjadi tiga kategori.
“Pertama, anak yang drop out; kedua, anak yang tidak melanjutkan pendidikan setelah tamat SD atau SMP; dan ketiga, anak yang memang tidak pernah mengenyam pendidikan sama sekali,” ujarnya, Selasa (3/11).
Untuk menekan angka ATS tersebut, Dinas Dikbudpora KLU menyiapkan dua skema bantuan khusus, yakni Beasiswa Transisi dan Beasiswa Retrival. Beasiswa Transisi diberikan kepada anak-anak lulusan SD atau SMP yang terkendala biaya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga dapat dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, sepatu, dan buku.
Sementara itu, Beasiswa Retrival difokuskan untuk mengembalikan anak-anak yang putus sekolah di tengah jalan agar bisa kembali mengenyam pendidikan.
“Tahun ini kuota beasiswa tersebut sudah dibagikan langsung kepada anak-anak yang terjaring, masing-masing sebanyak 50 anak untuk jenjang SD dan 25 anak untuk jenjang SMP, dengan alokasi anggaran sekitar Rp650 ribu per anak untuk memenuhi perlengkapan sekolah mereka,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa tingginya angka putus sekolah di beberapa wilayah, terutama di kawasan KLU bagian timur, kerap dipicu oleh faktor ekonomi hingga pernikahan dini di usia sekolah. Bagi anak yang mengalaminya, pemerintah mengarahkan agar mereka tetap dapat menempuh pendidikan melalui jalur kesetaraan, seperti Paket B.
“Langkah penanganan ATS di Lombok Utara ini mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat. Bahkan kami ditunjuk sebagai salah satu pilot project nasional untuk proses verifikasi dan validasi (verfal) data ATS,” tuturnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Lombok Utara menggandeng relawan pendidikan dari Organisasi Mitra (Ormit) pemerintah. Para relawan turun langsung secara by name by address ke rumah-rumah warga untuk mendata kondisi riil serta penyebab anak tidak bersekolah. Data yang telah valid tersebut kemudian diserahkan kepada bidang PAUD dan Dikdas, yang selanjutnya dikoordinasikan dengan para pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) se-Lombok Utara.
“Kami kumpulkan seluruh pengelola PKBM untuk merekrut anak-anak ATS ini agar masuk ke dalam program pendidikan kesetaraan seperti Paket A dan Paket B,” tuturnya.
Selain memberikan hak belajar kepada masyarakat, langkah ini juga mendongkrak operasional lembaga melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta membuka peluang lembaga mendapat program revitalisasi dan bantuan keterampilan.
“Kami berharap melalui sinergi program pemerintah daerah, pusat, serta keterlibatan masyarakat ini, angka ATS di KLU dapat ditekan hingga tuntas,” pungkasnya. (red)
