TANJUNG (Netlombok) — Pemerintah Kabupaten Lombok Utara berkomitmen memperkuat ekosistem perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Komitmen tersebut mengemuka dalam Workshop Peringatan Hari Migran Internasional Tahun 2026. Kegiatan yang diikuti oleh 125 peserta.
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar dalam arahannya menegaskan bahwa pekerja migran merupakan pahlawan devisa yang memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian daerah maupun nasional. Oleh karena itu, tolok ukur keberhasilan penempatan PMI tidak boleh hanya dilihat dari angka keberangkatan semata.
”Keberhasilan penempatan pekerja migran tidak cukup diukur dari jumlah warga yang berangkat ke luar negeri, tetapi juga dari terjaminnya keselamatan, terpenuhinya hak-hak pekerja, serta meningkatnya kesejahteraan mereka dan keluarganya,” ujarnya, Senin (26/10).
Meski menjadi salah satu opsi untuk mendongkrak taraf hidup, Bupati mengingatkan bahwa migrasi kerja ke luar negeri masih dibayangi berbagai risiko serius, mulai dari penempatan nonprosedural, penipuan, ketidaksesuaian perjanjian kerja, hingga pelanggaran hak di negara tujuan.Sebagai langkah preventif, Ia menginstruksikan agar sosialisasi prosedur penempatan yang benar digencarkan hingga tingkat kecamatan dan desa. Masyarakat harus mendapat akses informasi akurat ihwal perusahaan resmi, persyaratan dokumen, hingga mekanisme pengaduan.
Selain aspek pencegahan, peningkatan daya saing melalui pelatihan keterampilan, penguasaan bahasa, dan pembekalan budaya juga menjadi fokus utama pemerintah daerah.
“Dengan persiapan yang baik, pekerja migran diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat sekaligus mampu melindungi diri ketika menghadapi persoalan di tempat kerja,” jelasnya.
Ia juga berharap agar workshop ini tidak berhenti sebatas seremonial, melainkan melahirkan rekomendasi konkret dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui kolaborasi lintas sektor ini, kami pemda optimistis dapat mewujudkan migrasi yang aman, bermartabat, dan berkelanjutan bagi seluruh warga pencari kerja luar negeri,” imbuhnya.
Di sisi lain, Ketua Perkumpulan Pancakarsa, Aprina Utariani, memaparkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin krusial yang dirangkai dengan senam sehat dan closing program. Ia menyebutkan, saat ini sudah ada enam desa yang merasakan dampak positif program tersebut, di mana lima di antaranya masuk dalam daftar 20 Desa Migran Emas terbaik di Provinsi NTB.
“Kami mendorong agar desa-desa tersebut segera memiliki peraturan desa (perdes) khusus, membangun sinergi dalam penganggaran, serta memperkuat jejaring pemerhati PMI baik di tingkat desa maupun kabupaten,” ujar Aprina.
Aprina juga mengapresiasi sinergi yang terjalin dan berharap Pemkab Lombok Utara terus melanjutkan serta mengembangkan program perlindungan ini secara berkelanjutan.
“Workshop ini turut menghadirkan sejumlah narasumber strategis guna memperluas wawasan peserta, di antaranya Wakil Bupati Lombok Utara, Kepala Dinas PMPTSP Naker, Bappeda, serta anggota dewan,” tutupnya. (red)
