TANJUNG (Netlombok)- Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi memasuki tahapan teknis penyiapan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk pengadaan Alat Penerangan Jalan (APJ). Langkah strategis ini ditandai dengan digelarnya Kick Off Meeting pada Selasa (20/10).
Wakil Bupati Lombok Utara, Kusmalahadi Syamsuri, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh yang diberikan oleh Kementerian Keuangan RI, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), tim konsultan, serta seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum krusial untuk menyatukan langkah menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.
“Pertemuan Kick-Off Meeting ini merupakan bagian penting dari rangkaian persiapan setelah tahap koordinasi dan pemahaman, sekaligus menjadi momentum untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi demi menghadirkan infrastruktur penerangan jalan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (20/10).
Ia menegaskan, penerangan jalan merupakan pelayanan publik vital yang berkaitan langsung dengan keamanan, keselamatan, aktivitas ekonomi, dan kualitas hidup masyarakat. Melalui skema KPBU APJ ini, Pemkab Lombok Utara menargetkan tujuh manfaat strategis.
“Salah satu poin paling krusial dari proyek ini adalah percepatan pemerataan pelayanan penerangan jalan,” katanya.
Target pencapaian 100 persen titik lampu diproyeksikan tuntas pada tahun pertama pelaksanaan. Angka ini jauh lebih cepat dibandingkan pola konvensional yang biasanya membutuhkan waktu 9 hingga 10 tahun dengan anggaran sekitar Rp16 miliar per tahun.Selain itu, proyek ini bertujuan meningkatkan efisiensi energi, memberikan fleksibilitas pengelolaan anggaran daerah, menjamin kualitas layanan, serta memastikan keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur.
“Untuk mencapai keberhasilan tersebut, sayaminta perangkat daerah terkait mempercepat proses administrasi dan perizinan, sementara Badan Usaha Pelaksana diingatkan agar berkomitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu, dan keselamatan kerja,” imbuhnya.
Sementara itu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) KLU, Hermanto, dalam laporannya menyebut hari pelaksanaan Kick Off Meeting ini sebagai hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan melalui terobosan fiskal daerah.
“Hari ini adalah hari bersejarah sekaligus langkah konkret revitalisasi pembangunan di Kabupaten Lombok Utara melalui terobosan fiskal daerah. Skema KPBU-APJ hadir menjawab untuk mewujudkan visi daerah Lombok Utara yang terang,” katanya.
Ia menambahkan, tahapan KPBU-APJ di KLU berjalan dengan progres yang positif, akuntabel, dan transparan. Selama kurang lebih tiga bulan ke depan, tim konsultan yang ditunjuk oleh PT PII akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan studi kelayakan, pemetaan titik APJ, hingga analisis aspek finansial.
Disisi lain, Dari pusat, Ketua Tim Juru Fasilitasi Proyek KPBU APJ Kementerian Keuangan RI, Hendro Prasetyo, yang hadir secara virtual via Zoom, menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di daerah melalui fasilitas pendanaan seperti Project Development Facility (PDF).
“Kami ingin menegaskan komitmen pendanaan keuangan untuk mendukung pemerintah kabupaten dalam menyiapkan dan merealisasikan proyek infrastruktur melalui skema KPBU, antara lain melalui fasilitas Project Development Facility (PDF),” ujarnya.
Hendro juga menyampaikan bahwa pengadaan konsultan pendamping Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK) telah rampung dengan menugaskan PT PII sebagai fasilitator utama. Ia optimis penyiapan proyek dan proses transaksi dapat berjalan secara terstruktur, berkualitas, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Dengan demikian, penyiapan proyek dan proses transaksi pencapaian dapat dilakukan secara terstruktur, berkualitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami berharap kerja sama ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Lombok Utara,” tutupnya. (red)
